‎JATIMNET.COM, Probolinggo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tidak main-main dalam urusan pembangunan infrastruktur terutama perbaikan jalan.

‎Pemkab Probolinggo menargetkan perbaikan dan pembangunan jalan sepanjang 905 kilometer dalam kurun dua hingga tiga tahun ke depan. Anggaran yang disiapkan cukup fantastis, sebesar Rp1,47 triliun.

‎Bupati Probolinggo Gus Mohammad Haris secara blak-blakan menyampaikan komitmen ini dalam acara Ngantor di Kecamatan di Pakuniran, Senin, 23 Juni 2025.

‎"Kami akan gaspol (gas pol-polan) membangun jalan demi pemerataan akses dan peningkatan ekonomi warga," katanya di hadapan para kepala desa, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat. 

BACA: Gus Haris Cek Perbaikan Jembatan Penghubung Desa Condong dan Brabe

‎Tak cuma mengandalkan APBD, Pemkab Probolinggo juga akan menggandeng berbagai pihak untuk mendanai proyek besar ini, mulai dari perusahaan melalui program CSR, Anggota DPRD lewat alokasi Pokir, hingga Dana Desa.

‎"CSR perusahaan harus mendukung infrastruktur. Pokir DPRD juga harus fokus ke jalan. Kepala desa prioritaskan pembangunan jalan di wilayahnya," katanya. 

‎Untuk mempercepat realisasi, Pemkab Probolinggo bahkan berencana membangun pabrik paving sendiri. "Ini langkah strategis agar pembangunan jalan lebih efisien," ujar Haris. 

‎Tak hanya itu, tiga Satuan Tugas (Satgas) khusus pun dibentuk, antara lain Satgas Infrastruktur, Satgas Kemiskinan, dan Satgas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

BACA: Gus Haris Tekankan Kolaborasi OPD untuk Pembangunan Kabupaten Probolinggo

Ketiganya akan melibatkan OPD, relawan, hingga organisasi masyarakat, seperti Muslimat, Fatayat, Kadin, dan LSM.
‎"Membangun Probolinggo bukan tugas Bupati saja. Semua elemen harus bergerak bersama," katanya. 

‎Acara Ngantor di Kecamatan tak sekadar seremonial. Di Pakuniran, Pemkab Probolinggo juga membagikan santunan BPJS Ketenagakerjaan, kartu BPJS untuk perangkat desa, dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan hidup bagi penyandang disabilitas. 

‎Bagi Haris, kegiatan ini adalah cara konkret mendengar aspirasi warga langsung. "Kami tidak mau cuma terima laporan di kantor. Turun ke lapangan biar kebijakan kami tepat sasaran," katasnya. 

‎Dengan langkah serius tersebut diharapkan transformasi infrastruktur di Kabupaten Probolinggo bisa lebih merata dan berkualitas.