Kamis, 16 April 2020 10:42 UTC
STERILKAN WILAYAH. Penyemprotan disinfektan di jalur utama wilayah Caruban, Kabupaten Madiun, oleh jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Madiun beberapa waktu lalu. Foto. Istimewa
JATIMNET.COM, Madiun – Pemkab Madiun akan menambah alokasi anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Jika sebelumnya telah dianggarkan Rp40 miliar, kini bertambah menjadi Rp47 miliar. Uang sebanyak itu merupakan pergeseran APBD 2020 dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat.
“Refocusing (pemusatan ulang) dan realokasi dapat dilakukan lebih dari sekali karena menyesuaikan kebutuhan di setiap daerah,” kata Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, Kamis, 16 April 2020.
Menurut dia, pergeseran anggaran kegiatan itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat tentang pencegahan virus Corona yang menjadi skala prioritas. Sebab, berkaitan dengan keselamatan warga baik secara medis, ekonomi, maupun sosial.
BACA JUGA: Pandemi COVID-19, Warga Kabupaten Madiun Sumbang Ratusan APD
“Untuk anggarannya bergerak terus dengan beberapa kegiatan pencegahan Covid-19,” ujar Tontro.
Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan sudah menelan anggaran sekitar Rp 10 miliar antara lain untuk pengadaan maupun penyemprotan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD), dan pemasangan media sosialisasi tentang virus Corona.
Ke depan, kegiatan lain seperti pembagian masker kepada warga, pemberian santunan bagi kelompok disabilitas dan kalangan ekonomi lemah akan dilakukan. Selain mengandalkan pengalihan dana dari APBD 2020 juga diupayakan dapat dibantu dari APBN.
BACA JUGA: Tahap Pertama, Pemkab Madiun Anggarkan Rp40 Miliar untuk Penanganan Covid-19
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono menyatakan refocusing dan realokasi APBD memang perlu dilakukan. Sebab, pencegahan penyebaran virus corona harus dilakukan dengan cepat. Apalagi, pemerintah pusat telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah.
Oleh karena itu, nominal anggaran yang bakal dialihkan untuk penanganan Covid-19 belum diterima DPRD secara rinci. “Hanya angka global saja dan belum ada rinciannya,” ujar legislator dari Partai Golkar itu.
