Logo

Pemerintah Surabaya Ajukan Tambahan Anggaran 10 Persen untuk Interior Gedung Dewan

Reporter:,Editor:

Senin, 28 October 2019 10:37 UTC

Pemerintah Surabaya Ajukan Tambahan Anggaran 10 Persen untuk Interior Gedung Dewan

GEDUNG BARU. Seorang warga berjalan di halaman gedung DPRD Kota Surabaya, Senin 28 Oktober 2019. Pemerintah mengusulkan penambahan anggaran interior sebesar 10 persen menyusul permintaan Komisi A membuat sekat ruangan fraksi. Foto: Lathifiyah.

JATIMNET.COM, Surabaya – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DKPCKTR) Surabaya mengusulkan penambahan anggaran tambahan sebesar 10 persen untuk perubahan interior baru gedung DPRD Kota Surabaya.

Kepala Bidang Gedung dan Bangunan DKPCKTR Iman Krestian mengatakan usulan itu dibuat menyusul permintaan Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pada kunjungan ke gedung dewan pada 7 Oktober 2019 lalu, mereka menyampaikan permintaan itu.

BACA JUGA: Surabaya Anggarkan Rp 100,5 Miliar untuk Sukseskan Piala Dunia U-20 2021

“Awalnya (anggota dewan lama) punya konsep gedung mau terbuka jadi satu. Tapi setelah ketemu kemarin (kunjungan) jadi ruang disekat untuk per orang,” kata Iman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 28 Oktober 2019.

Menurut dia, permintaan itu tak hanya berdampak pada pembengkakan anggaran. Tapi sekaligus masa pembangunan lebih lama, sehingga rencana menempati gedung baru molor. “Kemungkinan pertengahan Desember 2019 sudah bisa digunakan,” kata dia.

BACA JUGA: Pemkot Terus Pantau Hotel yang Tidak Kelola Limbah B3

Toh, ia memaklumi permintaan perubahan interior itu, meski desain awal sudah disepakati oleh legislator periode sebelumnya (2014-2019). Alasannya, kian banyak orang, usulan dan keinginan menjadi kian banyak pula. “Kami asumsikan dari jajaran pimpinan. Mungkin sudah terwakili, ternyata tidak cukup mewakili,” katanya.

Sebelumnya, pada pertemuan tanggal 7 Oktober, Wakil Ketua Komisi A Camelia Habiba mengatakan jika tidak ada sekat di ruang fraksi, privasi tiap anggota akan hilang. Hal tersebut dinilai fatal bagi anggota dewan, apalagi tiap legislator memiliki kepentingan yang berbeda-beda.