JATIMNET.COM, Surabaya - Parlemen Prancis menyetujui pajak baru kepada raksasa teknologi dunia seperti Google, Amazon, Facebook dan Apple, yang memicu kemarahan Amerika Serikat.

Keputusan itu diambil setelah mendapatkan dukungan 55 suara terhadap empat anggota Majelis Nasional. Lima suara lain memilih abstain. Keputusan ini akan dibawa ke senat atau Majelis Tinggi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai hukum.

Rancangan undang-undang tersebut, dijuluki "Gafa", merujuk pada Google, Amazon, Facebook dan Apple. Keputusan ini diambil di tengah kemarahan publik atas rendahnya pajak yang dibayarkan raksasa teknologi digital itu pada negara.

BACA JUGA: Australia Siapkan Denda dan Penjara untuk Bos Media Sosial 

"Prancis merasa terhormat memimpin dalam hal-hal ini, langkah menuju perpajakan yang lebih adil dan efisien untuk abad ke-21," kata Menteri Keuangan Bruno Le Maire. 

Dia mengatakan tidak dapat menerima perilaku raksasa digital mendapatkan keuntungan besar dari data pengguna Prancis namun negeri mode itu tidak merasakan dampaknya. Sebaliknya, pajak raksasa teknologi ini dibayarkan di luar Prancis.

Menanggapi kritik dari Amerika Serikat, Le Maire mengatakan Prancis bertekad untuk melanjutkan dengan undang-undang dan akan berdaulat pada masalah fiskal.

RUU ini menetapkan pajak tiga persen untuk iklan digital, penjualan data pribadi dan pendapatan lainnya untuk setiap perusahaan teknologi yang menghasilkan lebih dari 750 juta euro (Rp 1,1 triliun) di seluruh dunia setiap tahun.

BACA JUGA: Australia Bikin Aturan Ketat Soal Perusahaan Media Sosial

Pekan lalu, Amerika Serikat telah mendesak sekutu NATO-nya untuk membatalkan rencana itu. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memeringatkan bahwa itu akan merugikan perusahaan-perusahaan Amerika dan warga Prancis yang menggunakan platform itu.

Prancis juga berupaya membawa isu ini ke tingkat Uni Eropa. Menurut Le Maire solusi yang baik dalam jangka panjang akan menjadi solusi multilateral. Ia juga menegaskan takkan menyerah dalam upaya untuk kesepakatan dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Sebelumnya, Australia sudah mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan negara ini menjatuhkan denda besar dan penjara bagi eksekutif perusahaan teknologi media sosial yang gagal menangani konten mengganggu dari platform-nya. Adapun Inggris baru mewacanakan aturan serupa demi melindungi warga negaranya dari konten berbahaya yang ada di platform media sosial.