Pansus LKPJ Beri Tiga Rekomendasi ke Gubernur Jatim

ILUSTRASI Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. - Badan Pusat Statistik

JATIMNET.COM, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur untuk tahun anggaran kelar melakukan pembahasan. Sejumlah rekomendasi dikeluarkan agar Indikator Kinerja Utama (IKU) disempurnakan.

"Kami memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jatim agar 3 IKU yang pokok ini bisa disempurnakan kinerjanya. Karena ini berkaitan dengan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim tahun anggaran 2020, Blegur Prijanggono, Senin 26 April 2021.

Kemiskinan di Jawa Timur 11,46 persen atau 4,58 juta orang pada November 2020. Meningkat 0,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Pansus melihat peningkatan angka kemiskinan terendah dibanding rata-rata nasional. Saat pandemi Covid-19 lalu, persentase penduduk miskin meningkat hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi selama terkontraksi 2,38 persen. Namun, Pansus melihat ini masih jadi terendah dibanding provinsi lainnya. Memburuknya kondisi perekonomian ini disebabkan salah satunya karena pandemi Covid-19. Dampaknya juga berpengaruh pada capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di tahun 2020.

Data yang disebutkan Pansus LKPJ Gubernur Jatim, PDRB Per Kapita tahun lalu turun 2,43 persen, yaitu dari 59,09 juta (tahun 2019) menjadi 57,56 juta (tahun 2020). Pengangguran terbuka di Jatim juga mengalami peningkatan 2,02 di tahun 2020. Naik dari tahun 2019 yang mencapai 5,84 persen dibanding angkatan kerja.

Pun demikian, secara keseluruhan kinerja OPD masuh sangat baik. Hanya saja, menurutnya bagi OPD yang mengelola aset Pemprov Jatim agar dioptimalkan kinerjanya. “Selain itu juga kepada BUMD, kami berharap Pemprov Jatim memperhatikan BUMD-nya. Karena tidak semua BUMD Jatim berjalan dengan baik,” katanya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku berterimakasih atas usulan tersebut. Beberapa diantara usulan pansus akan dijadikan pertimbangan untuk mencegah kemiskinan lebih dalam lagi.

“Kami juga termotivasi dan mengapresiasi dengan capaian OPD dalam memenuhi indikator kinerja utama. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan kemiskinan dan pengangguran akibat Covid-19. Kedepan kami akan berusaha merealisasikan usulan-usulan tersebut,” kata Emil.