JATIMNET.COM, Gresik - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik tetap berlakukan pembelajaran online di masa pandemi, melarang sekolah naungan persyarikatan semua tingkatan untuk pembelajaran tatap muka.

Merujuk kebijakan induk organisasi, yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) yang hingga kini belum membolehkan pelaksanaan pembejaran secara tatap muka, dan dikuatkan Ketua PDM Gresik Taufiqulloh A. Ahmady. 

“Kami tetap makmum kebijakan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sampai saat ini tidak ada pembelajaran tatap muka,” tegas Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PDM Gresik Dodik Priyambada, Rabu 2 Desember 2020.

Kebijakan itu juga merujuk rekomendasi MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) agar semua siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah belajar dari rumah atau mengikuti pembelajaran secara online.

BACA JUGA: Pasien Confirmed COVID-19 Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka di Ponorogo Kembali Dihentikan 

Konsistensi Muhammadiyah ini menjawab pertanyaan apakah Muhammadiyah berubah sikap pasca pengumuman pemerintah lewat Kemendikbud, bahwa mulai Januari 2021 sekolah diperbolehkan pembelajaran tatap muka. 

Pemerintah pusat sendiri mengumumkan, berdasar kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, dan Satgas Covid-19, mulai Januari 2021, membolehkan penerapan model pembelajaran langsung dengan protokol kesehatan ketat. 

Disinggung jika hingga Januari kebijakan PPM ternyata tidak sama dengan keputusan pemerintah, Dodik menyatakan tidak masalah, Majelis Dikdasmen, lanjutnya, tetap memilih taat kepada kebijakan induk organisasi dan bukanlah bentuk pembangkangan. 

Sebab, kata Dodik, dalam memutuskan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, PPM tentu sudah mempertimbangkan banyak aspek, khususnya keselamatan siswa dan tenaga pendidik dan non-pendidik.

BACA JUGA: Dindik Jatim Mengeklaim Tidak Ada Penularan di Sekolah Selama Uji Coba Tatap Muka

Selain itu, dalam mengambil kebijakan dipastikan PPM telah melibatkan banyak pihak, misalnya pakar atau ahli pendidikan, kesehatan, dan stakeholder lainnya yang kapabel di bidangnya. 

Bahkan tidak khawatir sekolah-sekolah Muhammadiyah ditinggalkan siswanya karena beralih ke sekolah lain yang memberlakukan pembelajaran tatap muka, Dodik mengutip pernyataan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sa’ad Ibrahim.

“Pak Sa’ad bilang, gak papa jika karena sikap kita yang memilih daring, lalu ada orang tua yang menarik anaknya lalu memindahkan ke sekolah lain. Itu pilihan yang harus dihormati,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua Layanan Dukungan Psikososial (LDP) MCC PPM, Budi Santoso, menyatakan tetap tenang dan tidak perlu resah merespon pengumuman pemerintah, karena itu, ia minta guru-guru terus berkreasi dalam mengelola pembelajaran dengan tetap mengutamakan keselamatan anak didiknya.

“Pastikan, bahwa kondisi anak-anak benar-benar aman. Jika tidak aman, kondisi psikologis anak-anak juga tidak aman dan tidak nyaman dalam menerima pelajaran,” katanya.

Ia mengatakan, dua pekan lagi PPM bersama MCCC akan mengundang Majelis Dikdasmen se-Indonesia untuk melaksanakan webinar nasional, akan mengambil sikap terbaru terkait pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

“Sabar ya, dua minggu lagi. Dalam forum itu nanti ada kebijakan yang disampaikan pimpinan kita terkait pembelajaran ini, tetap daring atau tatap muka,” ujarnya.