Logo

Hari Pertama Masuk Sekolah, SDN Nailan Ponorogo Tanpa MPLS

Reporter:,Editor:

Senin, 13 July 2026 05:30 UTC

Hari Pertama Masuk Sekolah, SDN Nailan Ponorogo Tanpa MPLS

Ruang kelas I SDN Nailan kosong karena tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran baru, Senin, 13 Juli 2026. Foto: Satria.

JATIMNET.COM, Ponorogo – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) resmi dimulai hari ini, Senin, 13 Juli 2026. Di banyak sekolah, hari pertama tahun ajaran baru diwarnai antusiasme siswa baru yang memenuhi ruang-ruang kelas.

Namun, suasana berbeda justru terlihat di SDN Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Alih-alih ramai oleh siswa kelas 1 yang mengikuti MPLS, sekolah tersebut tampak lengang. Tahun ajaran 2026/2027 ini, tidak ada satu pun peserta didik baru yang mendaftar.

Kondisi tersebut mengulang situasi yang terjadi pada awal tahun ajaran 2025/2026, ketika SDN Nailan juga tidak memperoleh murid baru.

Akibatnya, kegiatan MPLS yang menjadi tradisi penyambutan siswa baru tidak berlangsung di sekolah dengan jumlah 13 siswa ini. Rinciannya, kelas VI tujuh siswa, kelas V dua siswa, kelas IV satu siswa, dan kelas III tiga siswa.

Kepala Desa Nailan, Nurhadi menilai, sepinya minat calon siswa mendaftar ke SDN Nailan itu karena ketatnya persaingan dengan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di sekitar wilayah tersebut.

“Istilahnya, kami “terkepung”. Terkepung dengan Pondok Gontor yang juga punya TA (Tarbiyatul Atfal) tingkat SD, lalu di sebelah juga ada MIN,” ujarnya saat ditemui di SDN Nailan.

Selain “terkepung”, penyebab minimnya siswa SDN Nailan dinilai karena munculnya tren pendidikan berbasis agama di tengah masyarakat. “Jadi rata-rata larinya ke MIN,” katanya.

Nurhadi menuturkan, posisi geografis Desa Nailan juga membuat calon siswa dari berbagai dusun terdistribusi ke desa-desa tetangga.

Warga di bagian selatan lebih memilih menyekolahkan anaknya ke wilayah Gundik, bagian utara ke Singkil, bagian barat ke MIN, dan bagian timur ke Arisalah.

Pihak pemerintah desa sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari mengarahkan lulusan playgroup (kelompok bermain) desa ke TK setempat, hingga mengumpulkan para wali murid untuk bermusyawarah. Namun, mayoritas orang tua tetap teguh pada pendiriannya.

“Kita sudah ambil sikap, semua wali murid kita kumpulkan dan tanya. Tapi, jawabannya rata-rata tetap sama, ‘Pak, biar ke MIN saja dulu,’” imbuh Nurhadi.

Faktor lain yang tidak kalah krusial adalah rendahnya angka kelahiran atau potensi anak usia masuk sekolah di Desa Nailan yang berpenduduk sekitar 1.400 jiwa tersebut.

Berdasarkan data pemantauan posyandu setempat, jumlah anak yang memenuhi kriteria usia masuk SD memang sangat sedikit.

“Potensi masuk kelas 1 memang sedikit sekali. Kalau kita melihat dari data kader Posyandu, kriteria anak yang siap masuk ke tingkat SD itu kecil banget, kalau tidak salah hanya ada 6 atau 7 anak saja,” jelas Nurhadi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Farida Nuraini mengonfirmasi bahwa berdasarkan pemetaan terbaru di lapangan, ada empat sekolah di Ponorogo yang mencatatkan angka pendaftar yang sangat minim, bahkan ada yang hanya mendapatkan dua siswa.

“Sampai sejauh ini ada empat sekolah yang sudah update data ke kita (terkait jumlah siswa yang sangat minim). Yang pertama itu Nailan, yang kedua Setono, yang ketiga Pomahan, dan yang keempat Tempuran,” ujar Farida.

Pihak Dinas Pendidikan mencatat ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi fenomena ini. Selain faktor demografi di mana jumlah anak usia sekolah di lingkungan tersebut memang habis, minimnya lulusan TK di empat wilayah tersebut pada tahun ini juga menjadi penyebab utama.

“Kami sudah melakukan pemetaan. Faktor pertama adalah demografi yang memang (angkatan usianya) habis. Kemudian yang ketiga, data di tahun ini menunjukkan bahwa lulusan TK untuk di keempat lingkungan sekolah tersebut masih kita kategorikan belum ada untuk tahun ini,” ungkap Farida.

Saat ditanya tentang korelasi kondisi tersebut dengan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), Farida belum bisa memastikan secara spekulatif.

“Kami tidak bisa menyebutkan apakah itu karena KB berhasil atau tidak, karena secara data otentik dan riilnya kita belum melakukan pendataan (khusus) secara riil,” pungkas Farida.