JATIMNET.COM, Madiun – Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan gratis, tetapi juga disertai pendampingan bagi keluarga peserta didik.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial terus menyiapkan berbagai program pendukung bagi keluarga siswa.

Pendampingan tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi, perluasan perlindungan jaminan sosial, hingga berbagai program kesejahteraan lainnya.

"Harapannya akses pendidikan yang lebih baik disertai penguatan ekonomi keluarga mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan," ujarnya saat menghadiri open house dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun, Selasa, 14 Juli 2026.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menambahkan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia berpesan kepada para calon peserta didik agar memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

"Keberhasilan seseorang tidak ditentukan dari mana dia berasal, tetapi dari kemauan untuk belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Jadikan sekolah ini sebagai tempat bertumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing," katanya.

Menurut Hari, keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun diharapkan menjadi contoh bahwa pendidikan mampu membuka masa depan yang lebih baik sekaligus menjadi jalan memutus mata rantai kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045.