Sabtu, 4 Mei 2019 - 20:15
JATIMNET.COM, Surabaya - Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menyatakan persoalan sengketa pemilihan umum di Indonesia bisa diselesaikan melalui jalur hukum.
“Pemilu 2019 sangat lengkap lembaga hukumnya seperti DKPP, Bawaslu, KPU, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga jika ada masalah hukum terkait pemilu bisa melaporkan ke lembaga hukum tersebut,” kata Soekarwo usai menjadi keynote speaker di Universitas Bhayangkara, Sabtu 4 Mei 2019.
BACA JUGA: Di Surabaya, Jokowi-Maruf Unggul 77 Persen di 18 Kecamatan
Ia mencontohkan, jika terkait kesalahan teknis saat pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kalau merasa tidak puas dengan kinerja KPU dan Bawaslu bisa melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kelembagaan hukum politik kita luar biasa lengkap,” katanya.
Pakde Karwo menambahkan, kalau ingin proses Pemilu berjalan baik semua tahapan dan keberatan harus diproses melalui lembaga hukum yang telah ada dan harus serius ditanggapi serta prosesnya juga harus baik.
BACA JUGA: TKD Klaim Jokowi-Ma’ruf Unggul 63,1 Persen di Probolinggo
Meski demikian, Pakde Karwo mengakui masih ada titik lemah dalam demokrasi di Indonesia yaitu politik uang yang membuat calon-calon yang terpilih belum tentu berkompeten dan menjadi salah satu indikator demokrasi yang belum matang.
"Politik uang ini adalah jalan pintas yang tidak bagus, merugikan demokrasi dan merusak pembangunan hukum dan politik," ucapnya.
Ia menilai hukum dan politik ini seharusnya berjalan sejajar dan saling bermanfaat, bukan dirusak dengan politik uang.
