JATIMNET.COM, Jember – Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Jember dengan agenda persetujuan hak angket dikejutkan dengan kedatangan nasi kotak, Senin 30 Desember 2019.

Sebanyak 50 nasi kotak itu dikirim seorang pemuda bernama Abdul Muis Ghufron. Menurutnya nasi kotak itu sumbangan dari masyarakat. Sayang Muis Ghufron enggan menyebut siapa penyumbang nasi kotak yang sejumlah anggota legislatif itu.

“Ini sumbangan masyarakat. Karena anggaran dewan sangat minim. Gedung saja bocor saat hujan,” kata Ghufron.

Nasi kotak itu rencananya dibagikan di sela skors sidang. Namun, rencana pembagian tersebut memicu perdebatan. Ketua Fraksi PKS DPRD Jember, Nur Hasan yang sedang membacakan pandangan fraksinya, menolak sumbangan nasi kotak dari warga.

BACA JUGA: Atap DPRD Jember Bocor, Pimpinan Dewan Ngepel

“Ini gratifikasi. Saya instruksikan semua anggota Fraksi PKS untuk tidak menerimanya,” ujar Nur Hasan dengan lantang. Dia menambahkan Sekretariat DPRD tidak harus menerima sumbangan dari pihak lain meskipun anggaran untuk konsumsi sangat minim.

Pernyataan itu diinterupsi anggota Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (FGIB, gabungan Gerindra, Perindo dan Partai Berkarya), Siswono. “Itu adalah apresiasi masyarakat, sumbangan hamba Allah yang harus dihargai,” ujar Siswono.

Pernyataan Siswono juga didukung Nyoman Aribowo, selaku juru bicara Fraksi Pandekar (gabungan PAN, Demokrat dan Golkar).

BACA JUGA: Lagi, Atap Gedung SDN di Pelosok Jember Ambruk

“Maaf Pak Nur Hasan, jangan lebay. Gratifikasi itu kalau nilainya Rp 1 juta ke atas (menurut KPK). Ini kan cuma nasi kotak. Kalau bapak tidak mau, biar saya makan dua-duanya,” ucap politikus PAN yang disambut riuh hadirin.

Namun perdebatan seputar nasi kotak tidak berlangsung lama. Secara substansi, seluruh anggota yang hadir mendukung dibentuknya Panitia Angket. Tujuannya untuk menyelidikan berbagai dugaan pelanggaran Bupati Jember, Faida yang menjabat periode 2016 hingga 2019.

Pantauan Jatimnet.com, rapat paripurna juga dihadiri beberapa tokoh. Salah satunya pengusaha Haji Kamil Gunawan. Dia merupakan alah satu motor kampanye Faida-Muqit pada Pilkada 2015. Namun kongsi mereka pecah, beberapa bulan setelah Faida dilantik sebagai bupati.

BACA JUGA: Bupati Jember Enggan Tanggapi Interpelasi DPRD

Hingga berakhirnya rapat paripurna, nasi kotak memang tidak dibagikan. Sepanjang sidang memang tidak ada konsumsi apapun yang diberikan kepada anggota dewan oleh Sekretariat DPRD Jember.

Ketiadaan konsumsi ini juga terkait dengan minimnya anggaran yang dimiliki DPRD Jember. Kerap memanasnya hubungan eksekutif-legislatif berpengaruh semakin berkurangnya anggaran yang dimiliki DPRD dalam APBD.

Salah satunya terlihat dari bocornya ruangan Wakil ketua DPRD Jember, Ahmad Halim pada paripurna Jumat 27 Desember 2019 lalu. “Ruangan ini sudah lama bocor, karena sudah lama tidak direhab. Beberapa kali diajukan usul rehab, namun selalu dicoret eksekutif,” ujar Halim.