JATIMNET.COM, Probolinggo – Sumarni Rasyid dari Partai Nasdem dan Slamet Riyadi dari PPP masing-masing ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil sementara DPRD Kabupaten Probolinggo, periode 2019-2024, sebelum disahkan oleh Gubernur Jawa Timur. 

Sumarni Rasyid merupakan anggota dewan dari Dapil III meliputi Kecamatan Paiton, Kotaanyar dan Pakuniran. Sementara Slamet Riyadi dari Dapil V meliputi Kecamatan Leces, Tegalsiwalan dan Banyuanyar.

Partai Nasdem sendiri memperoleh  205.689 suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Jumlah ini mencatatkan Nasdem sebagai peraup suara terbanyak di Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya PKB 93.966 suara, Golkar 88.948 suara, Gerindra 88.294 suara, dan PPP 62.717 suara. 

BACA JUGA: Untuk Membentuk Fraksi, PAN Ponorogo Gabung PPP

Ketujuh partai sendiri, sebetulnya sama-sama mendapatkan tujuh kursi, namun demikian, berdasarkan rapat antara pimpinan partai, disepakati wakil pimpinan dewan sementara diberikan kepada PPP.

Disebutkan Slamet Riyadi, penentuan Wakil DPRD bukan dilihat dari besaran suara yang didapat, melainkan jumlah kursinya.  “Dalam tatib menentukan pimpinan, bukan mengacu pada banyaknya jumlah suara yang didapat, melainkan jumlah kursinya. Kenapa PPP dipilih, mungkin pimpinan definitif memberikan reward kepada kami, karena dulu menjabat pimpinan definitif, namun sekarang sudah tidak ada,”jelas Slamet.

Senada dikatakan Wahid Nurrahman, anggota dewan dari Partai Golkar. Menurutnya PPP ditunjuk sebagai wakil pimpinan sementara dari hasil musyawarah empat pimpinan partai lainnya, yang sama-sama mendapatkan tujuh kursi.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Siap Lepas Sebagian Saham PDAB

“Jadi dari musyawarah, semua partai sepakat memilih PPP. Alasannya karena pada periode sebelumnya memiliki kursi pimpinan, untuk sekarang tidak punya. Ini bentuk reward, dari teman-teman,”jelasnya.

Pada pelantikan sendiri, ada sebanyak 50 calon legislatif yang diambil sumpah janjinya di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, pimpinan dewan sementara akan menyusun fraksi dari masing-masing partai politik di parlemen.

Kemudian menyusun alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan legislasi, badan peraturan daerah, serta menghantarkan pimpinan definitif untuk disahkan Gubernur Jawa Timur.