JATIMNET.COM, Surabaya – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur membekali 200 kader dengan pemahaman literasi politik, kebijakan publik, dan penganggaran daerah melalui program PWPM Institute 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan pemerintah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

PWPM Institute 2026 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu, 4 November 2026. Kegiatan bertema “Utilisasi Infrastruktur, Inovasi Gerakan: Menuju Nawasena Jawa Timur” tersebut diikuti 50 pengurus PWPM Jatim dan 150 pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) dari 38 kabupaten/kota.

Peserta dari tingkat daerah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara PDPM. Kehadiran perwakilan dari seluruh daerah tersebut sekaligus menunjukkan pemerataan kepengurusan organisasi Pemuda Muhammadiyah di Jawa Timur.

Ketua PWPM Jawa Timur sekaligus penanggung jawab kegiatan, M. Anang Nafi’uzzaki, menilai pemerataan kepengurusan menjadi capaian penting organisasi. Namun, capaian itu perlu diikuti pembaruan gagasan dan gerakan agar organisasi semakin berkontribusi bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi seluruh PDPM Jawa Timur karena di ujung periode ini telah mengupayakan syiar dan dakwah Pemuda Muhammadiyah di seluruh penjuru kabupaten/kota. Seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur kini memiliki kepengurusan PDPM,” ujarnya.

Anang berharap keberadaan organisasi di seluruh kabupaten/kota menjadi modal untuk memperluas peran pemuda dalam pembangunan. Dia juga mendorong kader Pemuda Muhammadiyah mengambil posisi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

“Harus ada ide baru yang senantiasa lahir dari para pemuda. Pemuda Muhammadiyah juga menjadi mitra strategis bagi eksekutif dan legislatif,” katanya.

Untuk memperkuat kapasitas kader, panitia menghadirkan pembekalan literasi parlemen bertajuk Dari Aspirasi ke Kebijakan: Memahami Parlemen, APBD, dan Advokasi Publik. Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Pranaya Yudha Mahardika dan Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa menjadi pemateri dalam sesi tersebut.

Ketua Pelaksana PWPM Institute 2026, Arthansyah Rahmatan Putra, mengatakan pemahaman mengenai politik anggaran dan mekanisme APBD menjadi bekal penting bagi kader. Dengan pengetahuan tersebut, pemuda diharapkan dapat mengawal kebijakan publik secara terarah.

"Aspirasi masyarakat perlu dipahami melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan," jelasnya.

Selain pembekalan literasi parlemen, PWPM Jawa Timur menggelar rapat koordinasi wilayah bersama Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Najih Prasetiyo. Agenda ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi organisasi menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah.

PWPM Institute 2026 juga dimanfaatkan untuk mengembangkan basis data aset PDPM se-Jawa Timur. Pemetaan tersebut mencakup potensi dan kompetensi kader, profesi, jejaring kelembagaan, serta program unggulan masing-masing daerah.

Melalui program ini, PWPM Jawa Timur menargetkan terbentuknya kader yang adaptif, kritis, kreatif, dan kolaboratif. Organisasi juga ingin memperkuat wawasan keislaman, ideologi Muhammadiyah, serta semangat kebangsaan para kader.

"Kader diharapkan mampu berkontribusi dalam advokasi kebijakan berbasis data sekaligus memperkuat peran organisasi dalam pembangunan masyarakat," jelas Arthansyah.