Mudik Pakai Mobil Dinas, Sleman dan Bantul Beda Sikap

JATIMNET.COM, Surabaya – Mobil dinas operasional yang dipinjamkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), selalu jadi sorotan di setiap mudik lebaran. Kabupaten Sleman dan Bantul punya sikap berbeda dalam memperlakukan fasilitas negara, untuk kepentingan pribadi.

Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Purnomo, menegaskan jika mobil dinas yang melekat pada pejabat, boleh dibawa pulang. Namun, mobil tak boleh dipakai mudik keluar wilayah DIY.

Sementara, kendaraan dinas milik pemda, tak boleh dibawa pulang.

Larangan Sleman mudik pakai mobil dinas

"Jadi kendaraan dinas tidak boleh untuk mudik. Tidak boleh dipakai untuk keluar wilayah DIY," katanya di Sleman, Kamis 30 Mei 2019.

BACA JUGA: Mudik Sambil Baca Komik

Menurutnya, pejabat boleh membawa pulang kendaran dinas, karena sejumlah instansi terkait harus tetap waspada, dan siap bertugas jika ada kejadian darurat.

Selain itu, keterbatasan lahan parkir di Pemda juga membuat mobil bisa dibawa pulang.

"Selama libur Lebaran, para pejabat terutama instansi terkait kan tetap harus 'on call' jika setiap saat ada kejadian. Jadi kendaraan dinas yang melekat digunakan untuk operasional jika sewaktu-waktu harus bergerak," katanya.

Sanksi sesuai aturan

Sri Purnomo mengatakan, para pejabat yang membawa pulang kendaraan dinas juga diwajibkan untuk dapat bergerak cepat jika ada kejadian yang segera membutuhkan penanganan.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Siagakan Dokter di Posko Mudik Terminal Purabaya

"Kendaraan dinas tersebut untuk mendukung mobilitas pejabat agar bisa segera bergerak," katanya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Sleman Budiharjo mengatakan pihanya belum melakukan pengawasan secara menyeluruh. Sebab para pejabat yang mendapatkan kendaraan dinas tinggalnya masih di wilayah DIY.

Namun, akan ada sanksi bagi ASN yang ketahuan menggunakan mobil dinas untuk mudik. Sanksi yang akan diberikan sesuai Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai.

"Namun, sanksi akan kami lihat dulu permasalahannya di lapangan seperti apa. Tentu ada alasan kenapa kendaraan dinas dipakai di luar kedinasan," katanya.

Beda sikap di Bantul

Berbeda dengan Sleman, Bupati Bantul Suharsono mengizinkan ASN untuk mudik menggunakan mobil dinas. Meskipun, ia membatasi, mobil hanya boleh dipakai mudik di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

BACA JUGA: Avengers Jadi Tema Pos Pengamanan Mudik Lebaran di Blitar

"Saya kasih kelonggaran, silakan dimanfaatkan mobil dinas yang penting tidak dibawa ke Jakarta karena jauh, namun ke dekat-dekat saja, wilayah DIY-Jawa Tengah," katanya.

Menurut dia, kebijakan yang sama seperti tahun kemarin itu, dipilih sebagai bentuk kelonggaran bagi para ASN untuk memudahkan mereka merayakan lebaran bersama keluarga yang tinggal di luar daerah.

Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk memudahkan keluarga ASN yang tidak memiliki kendaraan roda empat, karena kalau mudik dengan roda dua akan kerepotan.

Namun, ia menyatakan akan mencabut kebijakannya, jika ada surat larangan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

BACA JUGA: Polres Malang Kota Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan

"Kecuali nanti ada peraturan dari Gubernur yang melarang penggunaan mobil dinas, nah itu baru tidak boleh, tetapi dari provinsi aturannya menyesuaikan kabupaten, aturan itu duluan saya, jadi kebijakan saya seperti itu," katanya.

Bagi ASN yang pakai mobil dinas, diminta bertanggung jawab penuh pada kondisi kendaraan selama perjalanan, memperbaiki jika rusak, juga menggunakan uang sendiri untuk bahan bakarnya, bukan pakai anggaran perjalanan dinas.

Imbauan KPK

Meskipun masing-masing pemda berbeda sikap, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan menerima bingkisan lebaran, sekaligus larangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seperti mudik lebaran.

Imbauan itu disampaikan Ketua KPK lewat Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

BACA JUGA: Cegah Korupsi, Pemkab Trenggalek Larang ASN Terima Parsel

Dalam surat tersebut, KPK menegaskan penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Penggunaan untuk kepentingan pribadi, merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. (pit/ant)