Cegah Korupsi, Pemkab Trenggalek Larang ASN Terima Parsel

Pemkab juga membentuk Unit Pengendali Gratifikasi.
Dyah Ayu Pitaloka

Selasa, 28 Mei 2019 - 10:42

JATIMNET.COM, Surabaya - Pelaksana Tugas Bupati Trenggalek (Plt) Mochammad Nur Arifin, melarang ASN menerima bingkisan lebaran, karena menganggap parsel kepada pelayan publik, bisa berkonotasi gratifikasi.

"Larangan menerima parsel Lebaran ini berlaku menyeluruh di semua jajaran lingkungan Pemkab Trenggalek," kata Nur Arifin saat dikonfrimasi di Trenggalek, Senin 27 Mei 2019.

Pengumuman yang terpasang di pintu gerbang dan tembok muka rumah dinas bupati, tertulis "Mohon Maaf. Tidak menerima parsel ataupun bingkisan " yang diikut lambang lingkaran tanda garis tengah (minus).

Arifin atau biasa disapa Gus Ipin ini mengatakan, bahwa kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang telah dikeluarkan KPK maupun Kemendagri untuk tidak menerima parsel ataupun bingkisan yang bisa berkonotasi gratifikasi.

BACA JUGA: Polres Trenggalek Tangkap ASN Terduga Pelaku Pembalakan Sonokeling

"Begitu dapat surat edaran itu, saya langsung perintahkan Sekda untuk membuat surat edaran turunan yang dikirim ke semua OPD," ujar Arifin.

Tradisi tidak menerima parsel di Trenggalek, menurut dia, sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Dimulai pada era kepemimpinan Bupati Emil Elestianto Dardak, kemudian dia lanjutkan hingga sekarang.

Kalaupun nantinya masih ada parsel atau bingkisan yang ditujukan kepada dirinya atau birokrasi lain, Gus Ipin memastikan barang yang diterima akan diteruskan ke Baznas ataupun Unit Pengendali Gratifikasi yang telah dibentuk Pemkab Trenggalek.

Penolakan parsel tersebut, kata dia, dinilai sebagai langkah positif yang diharapkan diikuti jajaran di bawahnya.

BACA JUGA: Bayar Uji Kir di Trenggalek Kini Pakai Sistem Online

Hal ini penting guna meminimalkan atau menghindarkan pejabat daerah dari tindakan yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi.

Apalagi, saat ini Pemkab Trenggalek akan menggelar pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemkab.

Selain persoalan parsel, pihaknya juga melarang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran. Larangan tersebut berlaku untuk semua ASN dari golongan atas sampai bawah.

"Saya harap semua mematuhi, para kepala OPD saya harap juga menaati. Saya sendiri kalau berkegiatan juga jarang menggunakan mobil dinas, malah sering pakai mobil sendiri," katanya. (ant)

Baca Juga

loading...