JATIMNET.COM, Sidoarjo - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 29 Januari 2019. Keberadaan MPP ini akan menjawab keinginan masyarakat terhadap pengurusan perizinan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman.  

Sebanyak 24 instansi baik pusat, daerah, BUMN, BUMD bergabung dalam MPP ini. Dari sini pula, 168 jenis layanan bisa langsung diurus, mulai layanan kepolisian, BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, galeri UMKM, perbankan, kejaksaan, PLN, PDAM, termasuk perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

MPP ini menempati gedung empat lantai, dilengkapi dengan perpustakaan, ruang laktasi, jaringan internet, tempat bermain anak, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Gedung seluas 1.500 meter ini merupakan gedung serbaguna Pemkab Sidoarjo.

BACA JUGA: Wapres Serahkan Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018

Syafruddin mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo yang terus berupaya mengubah birokrasi ke arah yang lebih baik, salah satunya dengan membangun MPP. Melalui semangat ini pula, Kementerian PANRB berupaya menguatkan dasar hukum pembangunan MPP menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Kehadiran MPP ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena itu, Menteri Syafruddin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melanggengkan peran MPP. "Jaga dan rawat tempat ini,  tampilkan wajah birokrasi yang mengadopsi the new public service," tegas Syafruddin melalui siaran pers yang diterima Jatimnet.com, Selasa 29 Januari 2019.

Syafruddin mengakui, membangun MPP bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, MPP  bukan sekadar memindahkan layanan dari masing-masing instansi ke dalam satu tempat, tidak hanya sekadar gedung yang megah, tidak hanya fasilitas yang nyaman.

BACA JUGA: Tangani 199 Jenis Layanan Satu Atap, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Penghargaan

“MPP merupakan integrasi dari proses bisnis, mekanisme operasional, sharing data, manajemen SDM, sarana prasarana yang menunjang kenyamanan setiap pengunjung terutama bagi kelompok rentan, kerjasama antara pemerintah pusat, pemda, dan swasta,” ujarnya.

Ia berharap, the new public service melalui MPP adalah jawaban bagi keinginan publik tentang perizinan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman. "Perlu semangat dan daya juang yang tinggi untuk membawa seluruh SDM aparatur kepada level perubahan," tegasnya.

Menteri Syafruddin menambahkan, agar pelayanan perizinan UMKM di MPP ini lebih difokuskan, mengingat potensi daerah untuk mendatangkan devisa, menyerap investasi yang luas, dan mengembangkan komunitas UMKM sebagai pilar ekonomi daerah.