JATIMNET.COM, Probolinggo - Puluhan santri dan gus yang tergabung dalam aliansi Santri Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis 30 September 2021.

Aksi damai dengan jalan dan membentangkan poster juga spanduk itu mendukung dari kinerja lembaga KPK yang saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Massa aksi menggelar demo di depan kantor DPRD Kabupaten, meminta para anggota dewan supaya turut membantu proses pemberantasan korupsi oleh KPK. 

"Ada beberapa poin yang kami sampaikan, para anggota dewan yang berada di dalam. Kami mendukung apa yang dilakukan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami di sini (depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo) anggota dewan supaya mendukung langkah yang dilakukan KPK," teriak salah satu orator dalam aksinya, Kamis 30 September 2021.

Di aksi itu, ada 5 poin. Pertama Aliansi Santri Probolinggo bertekad akan terus mengawal dan menyatakan sikap tegas atas penuntasan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo. Kedua, mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi lainya.

Baca Juga: Bongkar Jaringan Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Cari Bukti di Tumpukan Sampah 

Ketiga, meminta penegak hukum lainnya (Polri dan Kejaksaan) lebih Pro-Aktif dalam membongkar dugaan korupsi di Kabupaten Probolinggo. Keempat, memohon kepada PCNU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo, PWNU Jawa Timur, serta PBNU untuk memecat secara tidak terhormat Hasan Aminuddin dari posisi Mustasyar.

Terakhir adalah DPRD dan semua anggotanya memberi dukungan terhadap langkah KPK dalam penuntasan "dugaan" korupsi di Kabupaten Probolinggo.

Selain menyampaikan orasi, massa aliansi santri juga melakukan salawat asyghil secara bersama-sama. Setelahnya, sejumlah perwakilan gus lantas diterima pimpinan DPRD guna audensi. Sebagai komitmen dukungan kepada KPK, seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo lantas diminta membubuhkan tanda tangannya.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Dispendik, Disporaparbud dan Dinkes Kabupaten Probolinggo

Koordinator aksi, Guz Zakiyal Fuad meminta agar DPRD proaktif memberikan data kepada penyidik KPK, guna mempercepat pengusutan kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo. "Bagaimanapun, APBD itu dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Dan semestinya mereka mengetahui, bagaimana proses APBD dialirkan ke dinas-dinas," kata Zakiy.

Terkait soal pemecatan mustasyar NU, Gus Zakiy menilai langkah tersebut perlu segera diambil, lantaran Hasan Aminuddin dianggap telah memanfaatkan organisasi NU untuk kepentingan politik tertentu. Menyikapi tuntutan massa aliansi santri, Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo mengatakan, pihaknya memberikan keleluasaan kepada KPK dalam pengusutan, dugaan kasus korupsi.

Andi berharap, masyarakat tetap tenang agar tidak menimbulkan kegaduhan. "Saya rasa KPK profesional, kami berharap ini cepat selesai agar roda pemerintahan bisa berjalan kembali, serta masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan," katanya.