JATIMNET.COM, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan kebijakan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) kedepan harus dikembangkan berdasarkan prinsip Human Capital Management (HCM).

HCM tersebut, kata Syafrudin yakni dari perencanaan ASN, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja sampai dengan purnabakti.

Kebijakan pembangunan ASN dengan prinsip HCM diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan yang semakin kompleks. Diperlukan juga untuk menjawab permasalahan dalam budaya birokrasi pemerintahan, diperlukan upaya yang keras, cerdas dan ikhlas.

BACA JUGA: HUT Korpri ke-47, Jokowi: ASN Motor Penting Pembangunan Nasional

Sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan perubahan pola pikir atau sara pandang ASN, dari pegawai yang digerakkan aturan, menjadi model SDM Investatif yang berorientasi kepada kinerja.

Diklatpim I merupakan salah satu langkah konkret dari pengembangan kompetensi melalui pola pelatihan non klasikal yang menempatkan para peserta sebagai pemimpin perubahan.

Dalam praktiknya setiap peserta diwajibkan membuat proyek perubahan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing masing.

“Proyek perubahan yang dibuat peserta bukan hanya untuk memenuhi syarat administrasi pelatihan, tetapi harus menjadi proyek berkelanjutan," ungkapnya "ujar Syafrudin saat memberikan pengarahan dalam Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 angkatan XL di Kantor LAN, Jakarta, Jumat kemarin, 7 Desember 2018.

Saat ini, lanjutnya, Kementerian PANRB juga tengah mendesain sebuah kebijakan terobosan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui pengembangan ASN Corporate University.

"ASN Corporate University ini merupakan sebuah model pengembangan kompetensi yang diadopsi dari sektor korporasi yang terbukti dapat memberikan perubahan yang signifikan," tambah Syafruddin melalui rilis yang diterima Jatimnet.com.

BACA JUGA: Ribuan ASN Dipecat karena Tak Netral di Pemilu

Menteri juga berharap, para alumni Diklatpim I ini mampu menjadi agen perubahan nasional sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.  

"Saya berharap agar terus dibangun kebersamaan dan jaringan yang sudah terjalin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi di bidang manajemen kepemerintahan dan pembangunan," pungkasnya.