JATIMNET.COM, Probolinggo – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pemantauan proses pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat di Balai Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Senin, 21 Februari 2022.

Dalam pemantauannya tersebut, Risma didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono beserta Kepala Dinas Sosial Achmad Arif dan sejumlah pejabat lainnya.

Kepada wartawan, menteri yang akrab dipanggil Risma ini mengatakan kunjungannya ke Desa Bantaran guna mengetahui secara langsung tentang penyaluran bansos.

Mantan Wali Kota Surabaya tersebut juga sempat berinteraksi dengan sejumlah penerima BPNT yang sedang mengantre. Dari interaksi itu, diketahui adanya hal-hal yang perlu dikaji atau dievaluasi kembali untuk penyaluran BPNT selanjutnya.

BACA JUGA: 1.811 KPM di Kabupaten Probolinggo Dapatkan Bantuan Suplemen Program BPNT

Sebagai informasi, total penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Probolinggo sebanyak 7.760 penerima per tanggal 20 Februari 2022. KKS yang sudah tersalurkan tercatat sebanyak 1.835 KKS dan jumlah yang belum tersalurkan sebanyak 5.925 KKS. 

Risma meminta dalam tiga hari kedepan pencairan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 5.000 lebih bisa dituntaskan. 

"Apabila tidak selesai hingga bulan Maret ini, dana BPNT tersebut akan dikembalikan pada anggaran negara," ujar Risma. 

Risma juga berharap KPM di usia muda dilakukan pemberdayaan dan disiapkan modal untuk usaha agar tidak menjadi beban negara karena dapat lebih mandiri mengelola modal usaha dan mengembangkan usahanya.

BACA JUGA: Ungkap Korupsi Bansos PKH, Polres Probolinggo Terima Penghargaan Mensos

"Lewat pengembangan usaha akan memperoleh penghasilan lebih besar atau lebih dibanding dengan nominal dana bantuan BPNT,” tutur Risma. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Achmad Arif menyampaikan berkaitan penyaluran BPNT bakal segera diselesaikan dalam kurun waktu tiga hari.

Ke depan, kata Arif, bakal dilakukan evaluasi data-data KPM agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.“Sesuai apa yang diharapkan Ibu Menteri, KPM pada kategori usia muda dilakukan pemberdayaan dengan pemberian bantuan. Harapannya bisa mendirikan usaha sehingga memperoleh penghasilan sendiri. Jadi tidak terus bergantung pada bantuan BPNT,” kata Arif.