JATIMNET.COM, Probolinggo - Sebanyak 1.811 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak pandemi SARS CoV-2 atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Probolinggo, mendapatkan bantuan suplemen, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementrian Sosial (Kemensos), Kamis 14 Mei 2020.

Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut, dipantau secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa lewat tampilan video confrence.

Dalam keterangannya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyaluran bantuan sosial tersebut merupakan kebijakannya, setiap KPM akan mendapatkan BPNT di tiap kelurahan seluruh Jawa Timur.

Nantinya penerima berhak, mendapatkan beras dan telur senilai Rp 100 ribu, ditambah suplemen senilai Rp 100 ribu untuk setiap KPM, yang merupakan bagian penanganan dampak Covid-19.

BACA JUGA: Data Penerima BST Dampak Covid Tak Valid, Warga Meninggal Jadi Penerima Bantuan

"Untuk penyalurannya, menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai uang elektronik. Nantinya setiap keluarga penerima manfaat, bisa mendapatkan bantuan pangan non tunai dengan mendatangi agen e-warung yang ditunjuk bank penyalur . Nantinya penerima, cukup menggesekkan kartu saja," kata Khofifah panggilan akrabnya, Kamis 14 Mei 2020.

Sementara proses pemberian bantuan sendiri, dilakukan oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari kepada 5 perwakilan penerima, di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Kabupaten Probolinggo.

Bupati yang akrab dipanggil Tantri itu menyebut, di Kabupaten Probolinggo sendiri terdapat 5 kelurahan yang berkesempatan, mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial (Kemensos) berupa BPNT.

"Selain BPNT, per hari ini kami juga melaksanakan pencairan bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST),"terang Tantri

BACA JUGA: BACA JUGA: Situbondo Gelontor Anggaran Rp 4 M untuk Cegah Covid-19

Tantri menjelaskan, bahwa Pemkab Probolinggo akan menyalurkan semua bantuan ke masyarakat, agar segera bisa diterima dan dirasakan manfaatnya. 

"Manajemen pemerintah level apapun, baik pemerintah daerah atau desa, tetap mengikuti rambu-rambu sesuai aturan yang ada. sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara baik oleh pemerintah,”jelas Tantri.

Di acara tersebut, Bupati Tantri juga meninjau proses pelaksanaan e-warung kepada salah satu penerima BPNT. Dimana e-warung memberikan segala kebutuhan makanan pokok , yang sistem pembayarannya melalui transaksi menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).