JATIMNET.COM, Probolinggo – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi kinerja Polres Probolinggo yang mampu mengungkap kasus penyelewengan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Apresiasi Risma dilakukan lewat pemberian penghargaan yang diterima langsung Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. Arsya didampingi Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Rizki Santoso.

Kepada Jatimnet.com, Arsya menyebutkan penghargaan yang diterimanya karena pihaknya mampu mengungkap kasus penyelewengan dana bansos PKH yang dilakukan oknum perangkat Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo.

BACA JUGA: Sejahterakan Warga Surabaya, Pendamping PKH, BPNT, dan Dinsos Berkolaborasi Samakan Data

Nilai dana bansos yang diselewengkan senilai Rp93 juta. Penyelewengan dana tersebut telah merugikan negara dan 180 warga di Desa Wonokerso menjadi korban.

"Jadi yang diapresiasi Ibu Risma baru tiga polres. Poles Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Cianjur," ujar Arsya.

Arsya menyampaikan apresiasi diberikan Mensos untuk menstimulasi polres jajaran lainnya agar turut aktif melakukan pengawasan.

Ditanya terkait jumlah laporan kasus penyelewengan dana bansos di Kabupaten Probolinggo, Arsya mengatakan baru satu laporan yang diterima pihaknya dan telah diproses hukum.

"Namun tetap kita membuka informasi dan harapannya tidak ada lagi kasus yang sama nantinya. Semoga yang kemarin bisa menjadi contoh agar yang lain tidak mengikuti," tutur Arsya.

BACA JUGA: Pastikan Data Penerima Bansos, Warga Surabaya Cukup Cek Melalui Website

Dalam sambutannya secara umum, menurut Arsya, Risma berpesan agar para penegak hukum terus melakukan pengawasan. Apabila ditemukan penyelewengan dan pelanggaran terkait bansos agar tak segan melakukan penindakan.

"Untuk ke depan, kami akan tetap konsisten terkait kondisi saat ini. mulai pelaksanaan prokes, vaksinasi, pengawasan bansos, dan antisipasi hoaks," kata Arsya.

Terkait hoaks, menurut Arsya, perlu bersama-sama diperangi karena bisa membuat masyarakat menjadi salah paham terutama terkait vaksinasi Covid-19.

"Tetap kami upayakan memberikan pemahaman dan pengertian, sekaligus mempermudah masyarakat mengakses vaksinasi. Paling tidak sebelum akhir tahun wilayah Kabupaten Probolinggo sudah bisa terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok),” kata Arsya.