JATIMNET.COM, Probolinggo – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, guna menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Apalagi, Kabupaten Probolinggo masih menempati posisi keempat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.  

Hal ini disampaikannya dalam dialog bersama para pegiat sosial, termasuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH. Kemudian, Tagana, Karang Taruna, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa, Rabu, 14 Mei 2025. 

“Penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Dibutuhkan pendekatan sistematis berbasis data, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Gus Ipul panggilan akrab Saifullah Yusuf.   

BACA: Mensos Gus Ipul Sebut Tiga Provinsi Ini Punya Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi

Ia menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Data ini akan diperbarui, setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).  

Di Kabupaten Probolinggo, total anggaran bansos mencapai Rp532,8 miliar, mencakup 142.559 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara, penerima bantuan iuran (PBI) senilai Rp321,92 miliar diberikan kepada 638.738 jiwa.

Namun, jumlah penduduk miskin di daerah ini masih tinggi yang mencapai 175.231 jiwa. Kecamatan Krucil sebagai wilayah termiskin (21.951 jiwa), diikuti Tiris (13.712 jiwa) dan Gading (11.843 jiwa).  

Gus Ipul menegaskan, pemerintah tidak akan menciptakan program baru dalam waktu dekat. Fokus utama adalah optimalisasi program yang sudah berjalan, termasuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.  

Bupati Probolinggo, dr. Muhammad Haris menyambut baik langkah ini. Ia menekankan pentingnya pembaruan data kemiskinan yang akurat, meski data nasional sudah tersedia.  

“Kita perlu memverifikasi data dengan kondisi riil di lapangan. Database seperti DTKS dan DTSEN harus benar-benar mencerminkan keadaan di Probolinggo,” ujar Gus Haris sapaan akrab Muhammad Haris.   

BACA: Kemensos Bakal Batasi Bansos bagi Penerima Usia Produktif

Ia juga menyoroti minimnya lapangan pekerjaan sebagai akar masalah kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu, pemkab akan mendorong investasi dan pengembangan industri berbasis potensi lokal guna menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.  

“Dengan membuka lapangan pekerjaan, masyarakat Probolinggo bisa lebih mandiri dan berdaya saing. Ini langkah nyata untuk mengeluarkan daerah kita dari jerat kemiskinan,” tegasnya.  

Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Pemkab Probolinggo diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.