Logo

MenPAN RB Tjahjo Kumolo: MPP Daerah untuk Sinkronisasi Program Mempercepat Pelayanan Masyarakat

Reporter:,Editor:

Rabu, 24 November 2021 09:00 UTC

MenPAN RB Tjahjo Kumolo: MPP Daerah untuk Sinkronisasi Program Mempercepat Pelayanan Masyarakat

TEKEN. MenPAN RB Tjahjo Kumolo menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun, Rabu, 24 November 2021. Foto. Humas Pemkab Madiun.

JATIMNET.COM, Madiun - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun, Rabu, 24 November 2021.

Kedatangannya itu untuk meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung bekas Sekretariat Daerah yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun. 

MenPAN RB Thahjo mengatakan, keberadaan MPP di daerah merupakan sinkronisasi program pemerintah pusat. Tujuannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pelayanan kepada masyarakat. “Dapat memberikan kemudahan. Masuk ke satu mal atau gedung semua (urusan administrasi) selesai,” katanya.

Memang, di MPP Kabupaten Madiun sejumlah pelayanan yang berkaitan dengan administrasi dapat ditangani. Petugas dari sejumlah instansi disiagakan di sana. Ini seperti, perizinan berusaha dan klinik Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Juga, pelayanan BPJS Kesehatan dan SIM, paspor, dan sebagainya.

Baca Juga: Grand Launching MPP, Mudahkan Peningkatan Investasi di Gresik

“Jadi, masyarakat tidak perlu muter-muter. Ini juga seiring dengan kebijakan kepolisian, rumah sakit, puskesmas, berbagai macam dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, BPJS dan sebagainya cukup satu pintu,” Tjahjo menjelaskan.

Menurut dia, keberadaan MPP diharapkan mampu mempercepat perizinan investasi serta memangkas prosedur yang sebelumnya ribet menjadi lebih mudah. Dengan demikian, investor akan tertarik dan mengembangkan usahanya di suatu kabupaten maupun kota.

Maka, secara otomatis membaiknya iklim investasi di suatu daerah akan berimbas pada penyelesaian permasalahan sosial. Angka pengangguran bisa berkurang lantaran terserap bekerja di perusahaan yang baru berdiri. Selain itu, jumlah warga miskin juga akan menyusut.