Menkeu Minta Pemerintah Daerah Rapikan Perizinan Tambang

JATIMNET.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah merapikan perizinan agar tidak ada tumpang-tindih izin usaha pertambangan (IUP). Tujuannya guna menghindari kembali terjadinya gugatan arbitrase yang diajukan investor.

“Terhadap pemda ini karena terjadinya tumpang-tindih dari perizinan yang menjadi sumber dari persoalan awal perkara. Kami juga berharap bahwa pemda bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk terus merapikan berbagai perizinan," tutur Sri Mulyani, di Jakarta, Senin 1 April 2019.

Sebelumnya Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) mengajukan gugatan arbitrase terhadap pemerintah RI pada 24 Juli 2015, dengan alasan adanya tumpang-tindih IUP yang dimiliki oleh PT SRI dengan tujuh perusahaan lain akibat adanya permasalahan batas wilayah yang tidak jelas.

BACA JUGA: Indonesia Menangkan Gugatan Perusahaan Tambang Australia dan Inggris

Adanya tumpang-tindih IUP tersebut, IMFA mengklaim pemerintah RI telah melanggar BIT India-Indonesia dan meminta ganti rugi sebesar 469 juta dolar AS atau Rp 6,68 triliun.

PT SRI merupakan badan hukum Indonesia, tetapi pemegang saham dari PT SRI adalah Indmet Mining Pte. Ltd. (Indmet) Singapura yang seluruh sahamnya dimiliki Indmet (Mauritius) Ltd., sedangkan saham dari Indmet (Mauritius) Ltd. dimiliki oleh IMFA.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bukan tidak peduli kepada investor. Namun, dengan adanya perkara itu, pemerintah Indonesia akan menjaga tata kelola pertambangan.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan kepada para investor di Indonesia," katanya.

BACA JUGA: Izin Tambang Emas Blok Silo Jember Dicabut

Ia mengaku gembira pemerintah memenangi perkara itu sehingga dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar 469 juta dolar AS atau sekitar Rp 6,68 triliun serta mendapatkan ganti biaya perkara.

Adapun majelis arbiter dalam putusannya di pengadilan di Den Haag, Belanda, menerima bantahan pemerintah RI soal permasalahan tumpang-tindih dan batas wilayah merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia.

Permasalahan tersebut semestinya telah diketahui oleh IMFA sehingga pemerintah RI sebagai negara tuan rumah tidak dapat disalahkan atas kelalaian investor. (ant)