JATIMNET.COM, Surabaya – Kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan emas Blos Silo Kabupaten Jember Jawa Timur harus berhenti beroperasi. Itu berdasarkan surat keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang sudah mencabut masalah izin pertambangan.

Yakni Surat Keputusan Menteri ESDM No 23 K/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode 2018.

"Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM yang telah mencabut izin pertambangan emas di Blok Silo," kata Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief di Jember, Kamis 7 Februari 2019.

BACA JUGA: Pemkab Jember Tegas Menolak Tambang Emas

Ia melanjutkan keputusan Menteri Jonan menjadi bentuk kepedulian ESDM terhadap tuntutan masyarakat setempat yang keberatan dengan rencana penambangan emas di Blok Silo.

“Hal itu menjadi penting karena masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan yang akan merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang tersebut," katanya.

Wabup yang akrab dipanggil Kiai Muqit itu menilai pencabutan SK Menteri ESDM tersebut adalah tindakan bijak karena penolakan tambang emas di Blok Silo telah diperjuangkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, bahkan Pemkab Jember bersama warga Silo berjuang melalui pengajuan gugatan non-litigasi di Kementerian Hukum dan HAM.

BACA JUGA: Walhi dan FNKSDA Tolak Pemberian Izin Tambang Emas di Jember

Lampiran IV dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus periode 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran IV tersebut berisi mengenai wilayah izin usaha pertambangan khusus Blok Silo Kabupaten Jember untuk mineral jenis emas.

Pencabutan lampiran sebagai konsekuensi dari hasil sidang mediasi atas gugatan Pemkab Jember atas terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan perubahan ini menyangkut lampiran keempat dalam keputusan menteri yang mencantumkan kawasan Blok Silo sebagai wilayah tambang emas tersebut.

Dalam konsideran keputusan Menteri ESDM itu disebutkan pencabutan itu sebagai pelaksanaan atas hasil penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi dengan nomor register 31/NL/2018 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (ant)