JATIMNET.COM, Surabaya – Setelah menjalani proses renovasi selama tiga bulan, Kepolisian Daerah Jawa Timur meresmikan monumen Perjuangan Polri di Jalan Raya Darmo Surabaya, Senin 20 Agustus 2018 sore.

Kepolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin mengatakan monumen itu menjadi pengingat perjuangan Kepolisian Republik Indonesia. “Awalnya agak kurang layak akhirnya diperbaiki,” katanya di sela peresmian monumen.

Peresmian itu sendrii langsung dihadiri Ketua Paguyuban Keluarga Besar Brimob dan mantan Panglima ABRI TNI (Purnawirawan) Tri Sutrisno. Dia menyampaikan, bahwa monumen itu bukan bangunan fisik semata.

Tapi sekaligus menyimpan kenangan perjuangan dan semangat perjuangan merebut kemerdekaan. Tak hanya pemuda Surabaya, tapi seluruh rakyat Indonesia. “Janganlah kita melupakan sejarah,” katanya.

Dalam sejarah Kepolisian Indonesia itu terdapat tiga peristiwa penting. Salah satunya proklamasi anggota kesatuan Polisi Istimewa (Tokubetsu Keisatsutai) bentukan Jepang menjadi Polisi Republik Indonesia.

Terbentuknya kepolisian Indonesia memang tak bisa lepas dari pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Untuk mendukung tujuannya, Jepang membentuk Tokubetsu Keisatsutai pada April 1944. Para personel Polisi Istimewa ini berasal dari 200 putera terbaik bangsa. Mereka dididik sebagai pasukan tempur cadangan.

Paska kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, anggota Polisi Istimewa ini menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Mereka bergabung dengan pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa itu terjadi pada 21 Agustus 1945 di Markas Polisi Istimewa, kini menjadi SMA St.Louis di Jalan Polisi Istimewa Surabaya dan berjarak sekitar 200 meter dari monumen berdiri.

Proklamasi itu dipimpin oleh Inspektur Polisi Kelas Satu M.Jasin. “Untuk bersatu dengan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dengan ini saya nyatakan Polisi Istimewa adalah Polisi Republik Indonesia,” demikian proklamasi itu.

Pada 10 November 2015, M.Jasin mendapat anugerah gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo.