Mendagri: Kepala Daerah Tersangka Korupsi Masih Berhak Dilantik

JATIMNET.COM, Surabaya – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo akan dilantik, Selasa 25 September 2018. Alasannya, kasus korupsi yang menjeratnya belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Sesuai dengan undang-undang bahwa siapapun termasuk kepala daerah yang memiliki masalah hukum tapi belum memiliki kekuatan hukum tetap, masih berhak untuk dilantik walau dia ditahan,” ujar Tjahjo Kumolo ditemui di Gedung Rektorat Universitas Airlangga, Senin 24 September 2018.

Dia mengungkap, Kemendagri sudah meminta izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa Syahri Mulyo ke Surabaya untuk dilantik. Permohonan ini ditolak KPK. “Jalan keluarnya, kita lantik di kantor Kemendagri,” katanya.

Rencananya Syahri akan dilantik 25 September 2018 pukul 14.00 WIB. Tjahjo mengatakan tidak ada persiapan khusus terkait pelantikan bupati tersangka kasus korupsi itu.

Syahri Mulyo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 8 Juni 2018. Dia diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo terkait fee proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tulungagung.

Pelantikan 12 kepala daerah di Gedung Negara Grahadi terdiri dari Bupati/Wabup Probolinggo, Bangkalan, Bojonegoro, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Magetan, Madiun, Lumajang, Bondowoso, Jombang, serta Wali Kota/Wakil Wali Kota Malang.