JATIMNET.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung 2014-2019 Supriyono (SPR) sebagai tersangka korupsi terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

"Tersangka SPR diduga menerima uang setidak-tidaknya sebesar Rp 4,88 miliar selama perode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung 2013-2018 (Syahri Mulyo) terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD, dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di gedung KPK, Senin 13 Mei 2019.

BACA JUGA: Wali Kota Non Aktif Pasuruan Terbukti Terima Rp2 Miliar

Atas dugaan tersebut, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam konstruksi perkara kasus ini, kata Febri, Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

BACA JUGA: Wisnu Wardhana Mengaji Sebelum Disidang Kasus Korupsi

"Uang tersebut diduga berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung," ucap Febri.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, lanjut Febri, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang "fee" para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

BACA JUGA: Terima Uang Rp 10 Juta, Ini Kata Menag

Selain itu, juga terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian penerimaan "fee" proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, "fee" proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

BACA JUGA: Bidik Tersangka Baru, Kejati Telisik Korupsi Bulog Jatim

"KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung," ucap Febri.

Kasus tersebut merupakan pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Perkara itu diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Juni 2018.

BACA JUGA: Penuhi Panggilan KPK, Begini Kata Menteri Agama

Saat itu, KPK sekaligus pada waktu yang sama melakukan OTT terhadap dua kepala daerah, yaitu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar serta mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar.

Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan enam orang tersangka, yaitu tiga orang tersangka untuk perkara Tulungagung dan tiga tersangka untuk perkara di BIitar.(ant)

Pelantikan Bupati Tulungagung, Gubernur Ingatkan Selektif Gunakan Anggaran

KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono Tersangka Korupsi

Bupati Dilantik, Tulungagung Dipimpin Plt

Mendagri: Kepala Daerah Tersangka Korupsi Masih Berhak Dilantik

Terjerat Korupsi, Bupati Tulungagung Dilantik Terpisah