Logo

Masyarakat Diimbau Aktif Awasi Pilkada Kabupaten Probolinggo

Reporter:,Editor:

Minggu, 18 August 2024 05:40 UTC

Masyarakat Diimbau Aktif Awasi Pilkada Kabupaten Probolinggo

SOSIALISASI. Sosialisasi pengawasan partisipatif dan launching pemetaan kerawanan Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024, Minggu, 18 Agustus 2024. Foto: Zulafif

JATIMNET.COM, Probolinggo – Peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan transparan.

Pengamat sosial politik dari Probolinggo, Ahmad Hudri, menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Hal itu disampaikannya pada Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Launching Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024 di Paiton Resort Hotel 2, Minggu, 18 Agustus 2024.

Hudri mengungkapkan meskipun di beberapa negara seperti Amerika Serikat, masyarakat mengambil peran aktif tanpa adanya lembaga pengawas resmi. Namun, situasi di Indonesia berbeda dan memerlukan pendekatan khusus. 

BACA: KPU Probolinggo Luncurkan Maskot Pilkada "Si Tengger", Ini Maknanya

“Di Indonesia, kita memiliki Bawaslu sebagai lembaga resmi yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, namun ini perlu didukung partisipasi masyarakat secara aktif untuk memperkuat pengawasan tersebut,” kata Hudri.

Menurutnya, kombinasi antara pengawasan resmi oleh Bawaslu dan partisipasi masyarakat akan menjadi model yang ideal dalam konteks Indonesia.

Hudri menambahkan model pengawasan mandiri ala Amerika Serikat tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia karena perbedaan konteks sosial dan politik.

“Tetap harus ada badan pengawas yang didukung oleh pengawasan partisipatif,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yonki Hendriyanto menyoroti pentingnya pemetaan kerawanan pemilu berdasarkan pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya.

BACA: KPU Probolinggo Terjunkan 3.227 Petugas Pantarlih untuk Coklit Pemilih Pilkada

Netralitas ASN, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah hingga tingkat paling bawah menjadi isu utama yang harus diawasi. Yonki menegaskan politik uang dan kampanye hitam merupakan ancaman serius yang memerlukan pengawasan ketat dari berbagai pihak.

Hal senada dikatakan Ketua Pokja Wartawan Probolinggo Ahmad Faisol yang hadir sebagai pemateri. Ia menegaskan keterlibatan berbagai elemen masyarakat termasuk wartawan, organisasi mahasiswa, dan organisasi kepemudaan, sangat penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

“Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu, tetapi menjadi cerminan kesadaran politik yang semakin matang di masyarakat,” ujar Faisol.

Dengan berbagai upaya ini diharapkan Pilkada 2024 di Kabupaten Probolinggo dapat berlangsung secara damai, aman, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat.