Masih Ditemukan 1,7 Juta Keluarga Miskin di Lingkungan Hutan

JATIMNET.COM, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengantongi 60 petunjuk dari 26 profesor yang membahas pertimbangan kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan kawasan hutan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang terdiri atas 9,2 juta rumah tangga. Namun demikian, terdapat 1,7 juta rumah tangga yang masuk dalam kategori keluarga miskin.

Disebutkan Siti Nurbaya bahwa pertemuan bersama 26 profesor dengan keilmuan kehutanan dan lingkungan hidup dari 11 universitas, membahas permukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu 9 Maret 2019.

“Catatan saya ada 60 pointer yang sangat berguna bagi pengambilan kebijakan ke depan. Kami akan bersinergi secara internal antara KLHK dengan kementerian terkait dan para pihak, agar masyarakat hutan memperoleh hak-haknya,” kata Siti dalam keterangan tertulisnya, Minggu 10 Maret 2019.

Sebelumnya, ia mengatakan pertemuan tersebut bertujuan untuk memetik pertimbangan para ahli terkait langkah korektif kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

“Perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan hak konstitusionalnya, ukuran kewajiban negara, serta mencermati mekanisme yang telah diatur sesuai dengan kondisi sekarang,” ujar dia.

Siti menjelaskan pertimbangan untuk menata permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan diambil oleh pemerintah, mengingat seharusnya masyarakat yang tinggal dekat dengan sumber daya alam tergolong kaya.

Catatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang panjang sejak sistem register hutan hingga kini konsep tata ruang, luas kawasan hutan terus turun. Pada tahun 1978-1999 kawasan hutan Indonesia tercatat seluas 147 juta hektare (ha), kemudian turun pada periode 1999-2009 menjadi seluas 134 juta ha, lalu menjadi 126 juta ha dari tahun 2009 hingga sekarang.

Sebelum 2014, alokasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada swasta mencapai 32,74 juta ha atau sebesar 98,53 persen, sedangkan untuk masyarakat terhitung sangat kecil yaitu hanya 1,35 persen.

Langkah korektif kemudian ditempuh pemerintah melalui program perhutanan sosial dan reformasi agraria untuk memastikan bahwa keberadaan hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama periode 2015-2018, telah dikeluarkan izin seluas 6,49 juta ha dengan komposisi perizinan swasta hanya 1,57 juta ha atau 24,7 persen dan izin kepada masyarakat meningkat menjadi 4,91 juta hektare atau 75,54 persen.

Dengan demikian, total areal izin untuk masyarakat dari awal hingga kini menjadi seluas 5,4 juta hektare atau 13,49 persen, meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar 1,35 persen. (ant)