JATIMNET.COM, Surabaya – Pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak genap mencapai 99 hari kerja.

Itu jika dihitung sejak serah terima jabatan di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin 18 Februari 2019. Dengan kata lain, 99 hari kerja berakhir Senin 27 Mei 2019 besok.

Sejauh mana program kerja dan janji kampanye yang telah direalisasikan?

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil mengaku hampir keseluruhan program yang telah disusun berjalan lancar. “Kami menyusunnya dengan serealistis mungkin. Pasti ada ruang penyempurnaan,” kata Emil ditemui usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa 21 Mei 2019.

BACA JUGA: May Day, Janji Khofifah dan Harapan Buruh Jatim

Mantan Bupati Trenggalek itu melanjutkan, butuh ruang penyempurnaan. Ada beberapa yang harus dilanjutkan, agar berkesinambungan dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya adalah Millennial Jobs Center di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).

Program kerja ini diakui Emil belum sempurna. Perlu dukungan melalui co working space. Namun pembangunan secara fisik butuh waktu. “Memang co working space harus disulap. Itu kan harus dibangun secara bertahap,” ungkap suami Arumi Bacshin itu.

Terpenting, lanjut pria kelahiran Jakarta itu, fungsi perizinan. Alumni Ritsumeikan Asia Pacific University itu mengaku perizinan yang mendukung pengembangan usaha kaum milenial telah mulai dibuka di badan kordinasi wilayah (Bakorwil).

Saat ini sudah ada setidaknya 19 item perizinan yang dibuka di lima Bakorwil, Malang, Jember, Madiun, Madura, dan Bojonegoro. “Kalau masalah Bakorwil jangan hanya bicara sekadar bangunannya, tapi bagaimana Bakorwil berperan aktif di lapangan," bebernya.

BAGI KARTU. Gubernur Jatim KHofifah Indar Parawansa membagikan kartu Jatim Berdaya untuk IKM guna mendapatkan akses kredit untuk menjalankan usaha. Foto: Baehaqi Almutoif

Emil menyebutkan Bakorwil sekarang sudah menjadi pusat kegiatan provinsi, termasuk kegiatan PKK. Sebagai provinsi dengan kabupaten/kota cukup banyak, peran Bakorwil sangat penting.

Di kesempatan lain, Emil juga menyinggung badan usaha milik desa (BUMDes) yang pernah digaungkan dalam program 99 hari kerja. Sama halnya dengan Millennial Jobs Center di Bakorwil, secara bertahap diklaim mulai terlihat progres.

“BUMDes dan job center sudah terindentifikasi dengan pemangku kebijakan. Nantinya barus bisa diprogramkan dengan baik, dan disinergikan dengan nama-nama besar marketplace sebagai calon klien sekaligus mentor,” papar Emil.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Siapkan BUMD Pangan untuk Kendalikan Harga

Selain dua program peningkatan ekonomi kreatif di Bakorwil dan BUMDes, satu lagi janji kampanye Khofifah-Emil adalah ‘One Pesantren One Produk’. Peningkatan ekonomi pesantren disebutkan Emil masih tahap pemetaan.

Penandatangan kerjasama telah dijalin bersama International Council Course Business. Di mana Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) diminta melakukan pemetaan terhadap potensi pesantren.

“Saya rasa mereka butuh waktu untuk menyelesaikan sejak melakukan MoU. Jadi kami akan pantau perkembangannya, tapi ada beberapa pesantren yang sudah bergerak melakukan pengelolaan ekonomi,” urainya.

PENYELESAIAN KONFLIK. Komunikasi antar elemen diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang kerap terjadi di kawasan Madura. Foto: IST

Beberapa pesantren yang telah bergerak mengelola ekonomi secara mandiri, seperti Pondok Pesantren Sidogiri dan Pondok Pesantren Gontor, yang sudah bisa membuat produk ekonominya sendiri.

“Pada akhirnya memang bukan semua pesantren ikut. Tapi ada kriteria. Cara menentukan kriteria bukan duduk di meja, kemudian ditentukan. Harus dicari kerangkanya,” kata Emil.

Jika gebrakan program di bidang pembangunan ekonomi masih butuh penyempurnaan, seperti apa sektor pendidikan?

Pendidikan gratis berkualitas yang sempat dicanangkan usai dilantik diakui Emil belum berjalan. Pasalnya, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk SMA dan SMK masih harus menunggu tahun ajaran baru.

BACA JUGA: Sekolah Tunggu Surat Edaran Program SPP Gratis

“Nanti akan ada pertemuan dengan komite sekolah. Kalau yang sifatnya sukarela (sumbangan pendidikan), tidak ada pemaksaan jika ada partisipasi menambah di atas (ketentuan). Asal bisa disepakati komite sekolah, itu tidak ada larangan,” kata ayah dua anak ini.

Sementara untuk sekolah SMA dan SMK swasta, bantuan SPP ini nantinya diharapkan mampu membantu keuangan sekolah. Apakah juga gratis? Tergantung besaran SPP yang diterapkan.

“Kalau SPP di sekolah itu lebih tinggi, ya mengurangi. Kalau lebih rendah dari surat gubernur di situ kita akan membahas pemanfaatan dana yang diterima untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tandasnya.

Masih Butuh Penyempurnaan 99 Hari Pemerintahan Khofifah-Emil

Berita Populer

Baca Juga