JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus mengelola masalah pangan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, BUMD ini nantinya memiliki langkah strategis guna mengintervensi dan mengendalikan harga saat terjadi kelebihan suplai, sehingga petani atau produsen tidak merugi.

“Kemarin kami sudah diskusi dengan Universitas Brawijaya dan salah satu yang digagas adalah membentuk BUMD Pangan,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Sabtu 18 Mei 2019.

BACA JUGA: Khofifah Panen Melon Golden Langkawi Berbentuk Persegi di Sidoarjo

BUMD Pangan ini, lanjut Khofifah, akan terus dimatangkan. Pemprov saat ini tengah mempelajari BUMD pangan yang telah dimiliki lebih dulu Pemprov DKI Jakarta.

“Apa yang sedang digagas ke Pemprov untuk siapkan BUMD pangan ini berseiring dengan pembentukan resi gudang yang ingin digagas Pemprov,” ungkapnya.

BUMD Pangan ditargetkan segera dibentuk agar petani tidak terlalu lama merasa khawatir dengan anjloknya harga. Karena itu, Pemprov Jawa Timur mengebut pembahasan payung hukumnya agar bisa masuk ke BUMD yang sudah dimiliki, sehingga tinggal menyesuaikan payung hukum yang ada.

BACA JUGA: Gubernur Jatim Teken Surat Edaran soal Aturan Pembayaran THR

Khofifah berharap, dengan adanya BUMD Pangan, tidak lagi ditemukan seperti harga cabai rawit anjlok di Pasar Keputran. Saat ini, harga cabai rawit anjlok hingga dijual pedagang Rp 5 ribu sampai Rp 8 ribu per kilogramnya.

Anjloknya harga cabai rawit tersebut ditengarai disebabkan stok cabai rawit di pasaran yang melimpah. Panen raya membuat cabai di pasar mengalami kelebihan pasokan, sehingga harganya anjlok.

Bahkan beberapa hari lalu di Pasar Keputran harga cabai jatuh hingga Rp 2 ribu per kilogram. Pedagang cabai rawit di Pasar Keputran, Lutfiah mengatakan normalnya harga cabai berkisar antara Rp 9 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. “Ini jatuh sekali sekarang harga cabai