Lapas Tulungagung tak Usulkan Narapidana Korupsi dapat Remisi

JATIMNET.COM, Tulungagung - Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung Jawa Timur telah mengajukan permohonan remisi atau pemotongan masa kurungan bagi 300-an lebih narapidana yang telah menjalani masa hukuman minimal enam bulan.

Hal itu disampaikan Kasi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung Dedi Nugroho, di Tulungagung, Rabu 15 Mei 2019.

Ia mengatakan, pengajuan telah disusun dan segera dikirim ke Kemenkumham Kanwil Jawa Timur. Setelah itu, pihak LP menunggu surat keputusan penetapan remisi dari pusat.

BACA JUGA: Ramadan, Jam Kunjungan Penghuni Penjara Berubah

"Pengajuan berikut kelengkapan administrasi sudah kami ajukan semua," ucap Dedi.

Dia tidak menyebut detail jumlah permohonan remisi yang dibuat. Menurutnya, setiap warga binaan yang menjalani hukuman atau masa pembinaan selama minimal enam bulan berhak untuk mengajukan remisi.

"Syarat-syarat pengajuan remisi, yakni sudah berstatus narapidana, tidak sedang dalam pelanggaran, sudah memenuhi syarat, sudah menjalani kelakuan baik selama enam bulan, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar aturan selama di dalam LP, serta tidak terkategori kasus tertentu yang punya syarat tambahan," papar Dedi.

Saat ini dari total warga binaan sebanyak 616, sepertiga di antaranya (sekitar 400 lebih) berstatus narapidana, yang mendapat promosi remisi hari raya ada 300-an lebih narapidana.

BACA JUGA: Ratusan Unit HP Penghuni Lapas Medaeng Dimusnahkan

Dari jumlah itu, Dedi memastikan tak ada napi korupsi yang mendapat usulan remisi. Pasalnya, kasus korupsi masuk kategori kasus tertentu yang membutuhkan pemenuhan syarat tambahan untuk pengajuan remisi, yakni pembayaran denda dan ganti rugi oleh napi korupsi bersangkutan.

"Secara kasus pidananya mereka sebenarnya sudah layak dan berhak mendapat remisi. Tapi sejauh ini belum ada satupun yang memenuhi syarat tambahan pembayaran denda dan penggantian kerugian negara sebagaimana vonis pengadilan terakhir," ujar Dedi.

Dari pengajuan itu, verifikasi SK persetujuan dari Kemenkumham biasanya turun pada "H-4" atau selambat-lambatnya "H-3" Lebaran. (ant)