Langkah Pedagang Pasar Laporkan Risma ke Ombudsman Dinilai Kurang Tepat

JATIMNET.COM, Surabaya - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anugrah Ariyadi menilai langkah Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) melaporkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Ombudsman Jatim kurang tepat. Seharusnya laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).

Anugrah mengungkapkan kewenangan kepala daerah secara jelas diterangkan dalam Perda 6 Tahun 2008 tentang PDPS.

BACA JUGA: DPRD Surabaya Imbau PDPS Tunda Ketentuan PPN bagi Pedagang

“Saat ini kondisi PD Pasar Surya tidak memiliki Dirut. Yang ada hanya Plt Dirut, dimana kewenangannya terbatas. Apalagi menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya strategis termasuk melakukan upaya revitalisasi," ujar politisi PDI Perjuangan, Sabtu 1 Juni 2019.

Menurutnya, salah kaprah jika P3T menganggapnya maladministrasi. Anugrah mengatakan kewenangan Plt sangat terbatas.

“Bagaimana mungkin Plt Dirut bisa melaksanakan hal tersebut. Karena Plt Dirut tidak memiliki kewenangan atau pengambil kebijakan yang bersifat strategis," ujar alumni Fakultas Hukum Unair angkatan 1986 ini.

Menurut dia, permasalahan akan bisa terurai secara hukum ketika dirut definitif diangkat.

BACA JUGA: Pindah ke Pasar Nambangan, Pedagang Kedinding Tunggu Janji Kios

"Inilah yang saya anggap P3T keliru arah atau gagal memahami permasalahan hukum baik hukum administratif maupun terkait masalah kewenangan kepala daerah seperti yang dimaksudkan pada Perda 6 tahun 2008 itu," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya tuntutan tersebut dilayangakan pada pelaksana usaha PD Pasar Surya karena dirut yang bertanggung jawab. "Sedang Kepala Daerah hanya menyetujui. Dirut definitif PDPS belum ada bagaimana mungkin tuntutan itu ditujukan pada Kepala Daerah,” tegas Anugrah.