JATIMNET.COM, Surabaya – Laboratorium Forensik (Labfor) Kepolisian Daerah Jawa Timur menemukan material atap SD Negeri Gentong 1, Gadingrejo, Kota Pasuruan tak sesuai dengan spesifikasi bahan bangunan semestinya. “Misalnya material yang seharusnya A tetapi menggunakan material B,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Rabu 6 November 2019.

Akibatnya, ia melanjutkan, bangunan tak kokoh dan mudah ambruk. “Labfor melakukan pengecekan terhadap konstruksi material bangunan, struktur bangunan yang seharusnya kokoh jadi lapuk,” kata dia.

Atap SD Negeri Gentong 1 ambruk pada Selasa, 5 November 2019. Dua orang meninggal, yakni pegawai sekolah dan seorang siswa, serta belasan siswa lain terluka.

BACA JUGA: Ambruk, Dua Korban Meninggal Tertimpa Atap Kelas SDN Gentong Pasuruan

Untuk mengusut kasus itu Labfor akan mencocokkan bahan bangunan dengan material bangunan yang terangkum dalam perencanaan (Rancangan Anggaran Biaya) pembangunan sekolah. Hasil pencocokannya, kata Barung, akan diserahkan ke penyidik Polresta Pasuruan yang menangani kasus itu.

Ia mengatakan, sejauh ini Polresta Pasuruan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi peristiwa. Pemeriksaan akan berkembang dengan meminta keterangan pihak yang terlibat merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan gedung sekolah.

“Apakah pembangunan ditangani Dinas Pendidikan atau Dinas PU?” katanya, mempertanyakan arah pemeriksaan polisi.

Apakah ada indikasi korupsi dalam pembangunan sekolah? Barung enggan berkomentar. Yang jelas, ia mengatakan, polisi kini menanti hasil pemeriksaan tuntas dan hasil perbandingan antara material bangunan yang ditemukan di lokasi dengan bahan bangunan yang direncanakan.

BACA JUGA: Polisi Olah TKP Ambruknya SDN Gentong I Pasuruan

Sementara itu, pegiat antikorupsi asal Malang Corruption Watch Muhammad Fahrudin Andriyansyah mencium ada indikasi korupsi dalam ambruknya atap SD Negeri Gentong 1 Pasuruan. “Kalau memang benar ambruk karena kekurangan volume, patut diduga ada tindak pidana korupsi,” kata dia pada Jatimnet.com.

Ia memberikan contoh, betapa maraknya pengadaan barang dan jasa menjadi ladang subur tindak pidana korupsi. Dalam sebuah penelitian, MCW mendapati pengadaan barang dan jasa menjadi modus terbanyak yang menyebabkan kerugiaan negara.

“Di Jawa Timur terdapat 138 temuan BPK terhadap modus pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugiaan negara,” katanya.