JATIMNET.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan di Kota Malang tak terganggu paska penetapan 22 legislatornya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 3 September 2018.

Menurut Tjahjo, seperti dikutip dari Antara pada Selasa 4 September 2018, saat ini ada Wakil Walikota Malang yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Adapun untuk mengatasi persoalan legislasi, ia memberikan kewenangan pada Gubernur Jatim untuk terlibat dalam pembuatan Peraturan Walikota tanpa persetujuan legislatif.

Dengan ditetapkannya 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka, kini ada 41 orang dari 45 legislator kota Malang yang berstatus tersangka korupsi. Praktis itu menjadikan hanya ada empat legislator yang tersisa.

Kasus korupsi berjemaah ini bermula pada 2017 lalu. Bermula dari terbongkarnya suap Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Kota Malang Jarot Edy Sulistyono pada Ketua DPRD Kota Malang Mochmmad Arief Wicaksono untuk memuluskan pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2015. Dari sini, tersangkanya menjalar kemana-mana.

Kronologi Suap Berjemaah DPRD Kota Malang.

Kronologi Suap Berjemaah DPRD Kota Malang.