Undang-undang itu memberikan sanksi pidana pada pelaku dan dokter.

Korea Selatan Batalkan Aturan Anti Aborsi 

Nani Mashita

Reporter

Nani Mashita

Kamis, 11 April 2019 - 18:27

JATIMNET.COM, Surabaya - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan undang-undang larangan aborsi, dalam sebuah putusan hari Kamis, 11 April 2019.

Tujuh dari sembilan hakim menyepakati, jika undang-undang berusia lebih dari 65 tahun, yang membatasi hak-hak perempuan itu, tidak sesuai dengan konstitusi negara.

Pengadilan juga menyebut, jika ancaman hukuman pidana pada dokter yang membantu melakukan aborsi berdasarkan persetujuan perempuan, bersifat inkonstitusional.

"Undang-undang yang mengkriminalkan perempuan karena melakukan aborsi atas keinginan sendiri, akan melampaui batas minimum dari tujuan atas kebutuhan legislatif, dan membatasi hak menentukan nasib sendiri pada perempuan yang sedang hamil," kata pengadilan dalam putusannya, dilansir dari Reuters.com , Kamis 11 April 2019.

BACA JUGA: KPI Pertanyakan Tanggung Jawab Bapak Bayi

Tujuh hakim menyepakati jika undang-undang bersifat inkonstitusional, sedangkan dua hakim menyampaikan pendapat berbeda.

Putusan ini berbeda dengan tahun 2012 lalu, di mana suara hakim terpecah merata. Empat menolak, empat setuju, sedangkan satu hakim abstain soal pencabutan hukuman larangan aborsi.

Sebuah survei perusahaan polling Realmeter pekan lalu menemukan, bahwa lebih dari 58 persen responden Korea Selatan lebih suka membatalkan larangan itu. Sementara lebih dari 30 persen, ingin mempertahankannya.

"Saya percaya putusan ini mebebaskan perempuan dari satu belenggu yang telah mencekik mereka," kata Kim Su-jung, seorang pengacara yang mewakili penggugat, seorang dokter yang didakwa di bawah hukum, dengan melakukan 69 aborsi ilegal.

BACA JUGA: Bayi Terkecil di India Berbobot 375 Gram Berhasil Diselamatkan

Putusan pengadilan mencerminkan tren dekriminalisasi aborsi, dengan jumlah putusan yang mengkriminalkan aborsi mengalami penurunan, dalam beberapa tahun terakhir.

Hanya delapan kasus baru tentang aborsi ilegal yang dituntut pada 2017, turun dari 24 kasus pada 2016, menurut data pengadilan Korea Selatan.

Dari 14 kasus aborsi yang diputuskan di pengadilan rendah pada tahun 2017, 10 menunda putusan dengan syarat bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan untuk periode tertentu.

Jumlah aborsi di Korea Selatan juga menurun, dengan perkiraan jumlah aborsi di antara wanita berusia 15 hingga 44 tahun, sebanyak 49.764 kasus pada 2017. Angka ini turun, dibandingkan tahun 2005, dengan kasus aborsi sebanyak 342.433.

BACA JUGA: Belasan Ribu Bayi Alami Stunting di Malang Tahun Lalu

Di tahun 2010, jumlah aborsi tercatat 168.738, karena meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi dan penurunan jumlah perempuan dalam rentang usia itu, menurut Institut Kesehatan dan Sosial Korea.

Larangan Korea Selatan tentang aborsi diberlakukan sejak tahun 1953, setelah Perang Korea 1950-1953.

Undang-undang menyatakan, perempuan yang melakukan aborsi akan terancam hukuman penjara maksimal satu tahun, atau membayar denda 2 juta won atau Rp 24 jutaan.

Undang-undang itu juga menyatakan, bahwa para profesional medis termasuk dokter yang melakukan aborsi atas permintaan pasien, terancam hukuman penjara maksimal dua tahun, dan lisensi mereka ditangguhkan selama tujuh tahun.

BACA JUGA: Ponorogo Cegah Kematian Ibu Hamil Lewat Rumah Tunggu

Meskipun, undang-undang larangan aborsi itu juga menyebutkan sejumlah pengecualian.

Seperti, aborsi dalam usia kehamilan 24 minggu, untuk tujuan medis seperti penyakit keturunan atau kehamilan, yang mengancam keselamatan ibu, atau dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan.

Dalam semua kasus itu, perempuan harus memiliki izin dari pasangannya, menurut hukum.

"Jika kasus tersebut tidak jatuh di bawah pengecualian, hukum memaksa perempuan hamil untuk mempertahankan kehamilan secara lengkap dan seragam tanpa kecuali, bahkan dalam kasus di mana ada keadaan yang menyebabkan konflik tentang aborsi karena beragam alasan sosial dan ekonomi yang meluas," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Gugat Johnson&Johnson Perempuan Ini Diganti Rugi Rp 41 Triliun

Namun, pengadilan mengatakan undang-undang saat ini, masih akan tetap berlaku sampai akhir tahun depan

Baca Juga

loading...