Rabu, 31 July 2019 00:44 UTC
KONJEN. Pelatihan. Konsul Jenderal AS bekerjasama dengan Polda Jatim dan Kementerian Hukum dan Ham dalam Pelatihan Investigasi dan Eksploitasi Anak (Dok. Konsul Jenderal AS)
JATIMNET.COM, Surabaya - Kasus perdagangan manusia dan dokumen penipuan menjadi fokus pelatihan bersama antara Kantor Investigasi Kriminal Luar Negeri Keamanan AS Konsulat Jenderal AS Surabaya, Homeland Security Investigations (HSI) Kedutaan Besar AS Jakarta, dan ratusan peserta dari Petugas imigrasi dan penyelidik polri di Ballroom 2 Vasa Hotel, Surabaya, Selasa, 30 Juli 2019.
Konsul Jenderal Amerika Serikat, Mark McGovern menyampaikan program pelatihan tersebut mendukung kapasitas lembaga penegak hukum Indonesia yang bertepatan dengan Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang dan berfokus pada perdagangan manusia dan eksploitasi anak, analisis dokumen, deteksi palsu, serta fitur keamanan paspor dan visa.
"Pelatihan ini merupakan bagian dari program OCI dan HSI Kedutaan Besar AS Jakarta untuk seluruh Kawasan Timur Indonesia untuk mendukung kapasitas dalam investigasi perdagangan manusia dan mendokumentasikan deteksi penipuan untuk mencegah masuknya orang ilegal ke Indonesia," jelas Mark McGovern seperti rilis yang diterima Jatimnet.
Sementara itu, Kapolda Jatim, Luki Hermawan menjelaskan kasus perdagangan orang yang terjadi di Jawa Timur justru dilakukan orang terdekat korban.
BACA JUGA: Buku Milik Komunitas Disita, LBH Minta Kapolda Tegur Kapolres Probolinggo
"Perlu dilakukan berbagai bentuk pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang salah satunya melalui peningkatan ketahanan keluarga dan kesadaran masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, dari aspek regulasi Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya diantaranya penyusunan dan penerbitan regulasi seperti UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kegiatan pelatihan sendiri dibuka oleh empat pemateri yakni Konsul Jenderal AS, Mark Mcgovern, Deputi ICE - Homeland Security Investigations, Duta Besar AS Jakarta, Kapolda Jawa Timur, Luki Hermawan, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur, Susy Susilawati.
