Kiai Pesantren, Pastor Paroki dan Tausiyah Hari Anti Tambang

JATIMNET.COM, Banyuwangi - Romo Fadjar Soekarno (48) datang ketika langit mulai teduh di lapangan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Selasa 28 Mei 2019.

Di lapangan ada sebuah kerumunan warga sedang mengikuti kegiatan Hari Anti Tambang (Hatam). Pastor Kepala Paroki St Paulus Jajag ini kemudian bergabung dan mengikuti kegiatan mulai dari mendengar cerita konflik-konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang terjadi di masing-masing daerah, juga tausiyah kiai, doa, hingga buka puasa bersama.

Rangkaian acara ini digelar oleh Panitia Temu Warga, didukung Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, Jatam dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

"Saya tadi pagi sudah ke sini, tapi ternyata belum mulai acaranya. Sore ke sini lagi untuk mengikuti acara," ceritanya pada Jatimnet.com.

BACA JUGA: Tausiah Hari Anti-Tambang Banyuwangi, Perjuangan Minoritas Cegah Kerusakan Alam

Romo Fadjar, begitu dia disapa, mengatakan kedatangannya merupakan bagian dari hadirnya Gereja Katolik untuk kemanusiaan dan keutuhan ciptaan Tuhan.

Ia mengatakan, telah diajarkan pada umat Katolik bahwa mempelajari konsep teks kitab suci, juga harus diikuti konteks pemahaman, dan diwujudkan dengan kontekstual terapan.

Romo yang mengabdi di bawah Keuskupan Malang itu tercatat beberapa kali menarik perhatian publik saat mendukung petisi menjadikan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pahlawan nasional.

Ia juga meliburkan misa untuk menghormati umat muslim merayakan Idul Fitri saat bertugas di Pamekasan, Madura.

Temu warga di tanah lapang yang hijau itu dilakukan untuk mengungkap pola kerja korporasi perusak alam dan pemerintah dalam upaya masuk ke suatu wilayah. Juga sebagai refleksi 13 tahun semburan Lumpur Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan simpul seluruh proses masuknya perusahaan perusak alam berada di pemerintahan.

Turut hadir dalam pertemuan itu, warga terdampak atau calon terdampak perusakan alam dari Celukan Bawang dan penolak reklamasi Teluk Benoa Bali, Lumpur Lapindo Sidoarjo, Lumajang, Jember, Surabaya, dan Banyuwangi sendiri dari sekitar tambang emas Tumpang Pitu serta beberapa tempat lain.

Dalam sambutannya Romo Fadjar mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat ada 3 poros yang semestinya saling mengontrol, yakni pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat.

BACA JUGA: Tumpang Ditambang Meninggalkan Gambar

Bila ada tambang di manapun dan kapanpun, kata Romo Fadjar, merupakan bentuk perselingkuhan antara pemerintah dan pemilik modal.

"Apapun yang terjadi Gereja Katolik mencintai alam. Sebuah akuarium harus dibuat dulu baru ikan dimasukkan. Begitu juga bumi, diciptakan terlebih dahulu baru manusia, manusia ini mahluk terakhir yang diciptakan," ujar Romo Fadjar kepada jamaah muslim yang sedianya akan mendengarkan tausiyah dari Kiai Muhammad Alfayyadl dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo.

Dia mengatakan Gereja Katolik menentang kerusakan alam dengan tujuan memberikan hak akan alam yang lestari pada anak cucu masyarakat. Kepala paroki 4 kecamatan itu juga mengatakan warga yang menolak perusakan alam oleh korporasi ini adalah minoritas yang kerap dikucilkan.

BACA JUGA: Lestarikan Gunung dan Hindari Kerusakan Tambang dalam Gambar

Dia ingin menyatakan kehadirannya di sisi warga dan menyemangati dalam perjuangan membebaskan wilayah mereka dari upaya pengerusakan alam.

Sementara Kiai Fayyadl memotivasi warga untuk terus berjuang mendapatkan hak mereka pada lingkungan hidup di atas alam yang lestari. Pria yang kerap disapa Gus Fayyadl itu juga menceritakan umat Nabi Nuh yang hanya sedikit, namun taat dan menjadi perubahan besar setelah terjadi banjir besar yang memusnahkan semua manusia selain mereka yang naik bahtera.

Sebelum berbuka bersama, Kiai yang juga mengusulkan pendirian partai anti industri ekstraktif itu memimpin doa, dan meminta Romo Fadjar memimpin doa juga setelahnya.

"Kami bisa jadi sebagai pelaku, korban, terdampak, dari kerusakan alam itu semuanya. Oleh sebab itu ya Allah, kami memohon sangat pengampunan, rahmat, cinta, untuk memulihkan alam ini. Berkatilah pula para aktivis, yang hari ini berkumpul untuk berbicara," bunyi doa yang dipanjatkan pria yang telah 20 tahun menjadi Romo itu.

Refleksi 13 tahun semburan Lumpur Lapindo juga dilakukan dengan aksi teatrikal yang diikuti puluhan warga terdampak di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Surabaya, Rabu 29 Mei 2019.

Diserahkan juga rekomendasi penuntasan kasus Lumpur Lapindo, yang menurut mereka masih jauh dari status selesai.

Direktur Walhi Jawa Timur Rere Christanto mengatakan banyak kandungan berbahaya dalam udara, air dan tanah di sekitar semburan lumpur Lapindo yang ditemukan pada beberapa penelitian.

BACA JUGA: BSI Ambil 2.094 Sampel Lingkungan di Banyuwangi

Menurut laporan tim kelayakan permukiman yang dibentuk Gubernur Jawa Timur, level pencemaran udara oleh Hydrocarbon mencapai tingkat 8 ribu – 220 ribu kali lipat di atas ambang batas.

Pihaknya juga telah meneliti sejak 2008 hingga 2016, dan menyimpulkan bahwa tanah dan air di sekitar lumpur panas mengandung Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) hingga dua ribu kali di atas ambang batas normal.

Padahal Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan bersifat karsiogenik (memicu kanker).

Belum lagi kandungan logam berat di dalam hewan air tawar di Sungai Porong yang menjadi saluran pembuangan lumpur dan sumur warga terdampak semburan lumpur.

BACA JUGA:

"Ini mengakibatkan air sumur di sekitar semburan Lumpur Lapindo tidak bisa dikonsumsi untuk air minum," tulis Rere dalam rilisnya yang diterima Jatimnet.

Hakim, perwakilan Korban Lapindo Menggugat (KLM) dalam temu warga di Banyuwangi, mengatakan pihaknya menolak pengeboran baru oleh Lapindo di kawasan Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Meski semburan lumpur berada di Kecamatan Porong, yang menjadi tetangga Tanggulangin, sudah menimbulkan kerugian pada warga di kecamatan tempat tinggalnya itu.

"Ganti rugi yang sudah dilakukan hanya masalah lahan. Tapi ada polusi udara (dari asap semburan lumpur) dan penurunan permukaan tanah yang dialami warga," ujar Hakim.