JATIMNET.COM, Probolinggo – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo mengimbau nelayan dan operator kapal penyeberangan tradisional meningkatkan kewaspadaan seiring berlangsungnya cuaca ekstrem.

Fenomena alam itu merupakan dampak ancaman hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo, ketinggian gelombang di wilayah perairan utara Probolinggo mencapai 0,5 hingga 1 meter.

Selain itu, angin di perairan utara Probolinggo hingga Madura tercatat bertiup dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Situasi ini dinilai cukup berisiko, terutama bagi kapal nelayan berukuran kecil.

Dengan kondisi tersebut, BMKG merilis peringatan cuaca ekstrem yang berlaku mulai 11-20 Februari 2026. Adapun peringatan dini gelombang laut dikeluarkan untuk periode 11-14 Februari 2026 dan berpotensi diperpanjang sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

BACA: Menjelang libur Nataru, Tim Gabungan Mengintensifkan Patroli Laut Utara Probolinggo

‎‎Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo I Gusti Agung Nyoman Arbawa menegaskan bahwa keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama.

‎“Kami terus mengingatkan agar nelayan tidak memaksakan diri melaut, apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan. Gelombang satu meter bagi perahu kecil sangat berbahaya,” ujarnya.

‎Menurutnya, pihak KSOP telah menyampaikan imbauan langsung kepada para operator kapal serta melakukan langkah antisipatif lainnya.

‎“Kami berharap seluruh nelayan dan operator kapal disiplin mematuhi peringatan yang sudah dikeluarkan. Keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada hasil tangkapan,” tambahnya.

‎Dampak dari cuaca ekstrem ini mulai dirasakan para nelayan. Sebagian memilih hanya mencari ikan dalam radius sekitar lima mil laut dari bibir pantai.

Bahkan, tidak sedikit yang memutuskan untuk sementara waktu berhenti melaut hingga kondisi benar-benar kembali normal.

‎KSOP Probolinggo memastikan akan terus memantau perkembangan cuaca dan berkoordinasi dengan BMKG guna memastikan informasi terbaru dapat segera diterima masyarakat pesisir.