JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dengan para Bupati/Walikota, serta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jatim. 

Dalam Rakor tersebut, Khofifah meminta bupati/wali kota se-Jatim terus melakukan monitoring dan pemantauan perkembangan kasus harian Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Menurutnya ini penting, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dampak libur lebaran 1 Syawal 1442 H. 

“Kalau Pak Menteri Kesehatan wanti-wantinya sampai dengan Akhir Juni bahkan Juli 2021. Karenanya, semua kepala daerah tiap hari harus memonitor perkembangan kasus Covid-19. Saat ini misalnya ada kenaikan BOR dari 22 persen menjadi 24 persen,” ujar Khofifah, Rabu 2 Mei 2021. 

Ia menjelaskan, pasca libur lebaran ini, masih banyak masyarakat yang melakukan silaturahmi syawalan dengan berkeliling ke satu tempat ke tempat lain. Untuk itu, diperlukan pengawalan pemantauan pengendalian secara komprehensif.

Baca Juga: Diklaim Terkendali, Positif Covid Harian di Surabaya di Bawah 5 Persen

“Jangan pernah menganggap sepele jika terdapat kasus yang dianggap melandai, basis RT-nya 95 persen hijau. Tetapi perlu diantisipasi bahwa silaturahmi syawalan masih berlangsung. Mereka berkelompok  masih melakukan silaturahmi keliling,” katanya. 

Khofifah berharap seluruh bupati/wali kota melakukan antisipasi khususnya yang BOR ICU dan tingkat keterisian ruang perawatan (BOR) Isolasi Covid-19 mencapai 60 persen dan di atasnya. Meskipun organisasi kesehatan dunia (WHO) memberikan standar maksimum kapasitas BOR 60 persen. 

Berdasarkan data Dinkes Jatim, Kabupaten Bojonegoro BOR ICU di atas 80 persen. BOR ICU 60-79 persen terdiri dari Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Ponorogo, dan Kab. Tuban. Sementara BOR Isolasi Covid-19 di atas 80 persen yaitu Kabupaten Madiun, BOR Isolasi Covid-19 60-79 persen yaitu Bangkalan, Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Tulungagung. 

“Artinya bahwa harus ada pengendalian yang harus lebih intensif dilakukan karena data kuratifnya seperti itu. Dalam hal seperti ini, saya mohon kita semua yang sudah melakukan pemantauan pengendalian harian itu akan terus melakukan identifikasi," katanya. 

Baca Juga: Hindari Penularan Covid-19, Sebanyak 10.190 Warga Penghuni Rusun di Surabaya akan Divaksin

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan komitmen kepada seluruh jajaran TNI-Polri hingga Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, kekompakan TNI-Polri membangun  soliditas dan solidaritas di Jatim inilah yang menjadi kekuatan luar biasa. 

“Tolong terus dijaga pelaksanaan PPKM Mikro supaya proses pengawasan, pemantauan di lini paling bawah bisa termonitor hari per hari. Sehingga semua  capaiannya bisa terukur,” pinta Khofifah. 

Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), Khofifah menjelaskan perlu adanya kewaspadaan dari masing-masing daerah yang warganya pulang dari berbagai negara. Bagi yang pulang dari luar negeri kami  pastikan diswab PCR di asrama haji Surabaya. Setelah swab PCR dengan CT 25 ke bawah akan dilakukan sequencing. 

Kewaspadaan tersebut, lanjut Khofifah, bisa dilakukan dengan mengantisipasi mobilitas mereka, kemungkinan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di masing-masing daerah. Terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar Kab Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Jember, Kab. Malang, Kab. Tulungagung dan Kab. Blitar. 

“Secara spesifik TPT akan dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial ekonomi. Kalau tidak dilakukan koordinasi dengan baik terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar seperti Sampang, Bangkalan, Pamekasan,  Jember, Kab. Malang, Tulungagung dan Kab. Blitar,” katanya.