JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta dana desa bisa digunakan secara maksimal dalam menekan angka kemiskinan dan menurunkan stunting.

"Jika Sumber Daya Manusia (SDM) kita unggul dan masyarakat berdaya, Jawa Timur akan berkemajuan. Intervensi pembangunan di perdesaan di Jatim harus fokus terutama untuk menurunkan kemiskinan dan stunting," ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya, Selasa 3 September 2019.

Data per Maret 2019, kata dia, angka kemiskinan di Jawa Timur masih 10,37 persen. Dengan komposisi kemiskinan di perkotaan 6,84 persen dan perdesaan berada pada angka 14,43 persen. Angka kemiskinan di desa itu masih memposisikan Jawa Timur menjadi yang tertingi di Indonesia.

BACA JUGA: Kawasan Kepulauan di Jatim Butuh Informasi Cuaca Terkini

Karenanya, Gubernur kelahiran Surabaya itu mengimbau, wali kota dan bupati se Jawa Timur dapat mengkoordinasikan agar dana desa dialokasikan 10 persen untuk program pengentasan kemiskinan di desa.

Selain itu, Khofifah berharap tenaga ahli dan pendamping profesional desa untuk memanfaatkan konektivitas digital. Menurutnya, ini pentingnya sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas setiap desa sesuai dengan keunggulan masing-masing.

BACA JUGA: Khofifah Tanam Matoa sebagai Simbol Persahabatan Jatim-Papua

Khofifah mencontohkan, para pendamping profesional yang ada di desa tidak hanya bisa berperan sebagai pendamping. Tetapi juga bisa membantu meningkatkan perekonomian desa melalui pemasaran komoditas lokal ke wilayah lain dengan memanfaatkan koneksitas digital.

Sementara untuk stunting, jumlahnya masih berada pada kisaran 32,81 persen dibanding dengan rata-rata nasional sebesar 30,8 persen. Kondisi tersebut juga di atas rata-rata nasional.

Karenanya, bisa dimaksimalkan koordinasi dengan bidan desa dan PKK. "Melalui perbaikan dua hal tersebut diharapkan bisa menciptakan IPM yang membaik dan SDM yang makin berdaya saing," kata Khofifah.