Rabu, 29 July 2026 09:07 UTC

Sejumlah sopir angkot dari Malang Raya gelar aksi di depan Kantor Dinas Perhubungan Jatim, Rabu, 29 Juli 2026. Foto: Januar
JATIMNET.COM, Surabaya – Puluhan sopir angkutan kota (angkot) dari Kabupaten Malang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Rabu, 29 Juli 2026. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 2 yang dinilai berpotensi mengurangi pendapatan hingga mengancam mata pencaharian sopir angkot di wilayah Malang Raya.
Aksi tersebut diikuti berbagai organisasi dan serikat angkutan. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan sopir melakukan audiensi dengan jajaran Dishub Jawa Timur.
Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jawa Timur, Citto Eko Yuly Saputro, mengatakan para sopir meminta pemerintah menunda sekaligus mengkaji ulang rencana operasional Trans Jatim Koridor 2.
"Tujuan audiensi hari ini adalah mereka meminta supaya pemerintah menunda dan mengkaji ulang rencana operasional Trans Jatim Koridor 2 di Kabupaten Malang," katanya.
Menurut Citto, keberatan utama para sopir berkaitan dengan potensi dampak sosial akibat adanya tumpang tindih trayek antara layanan Trans Jatim dan angkutan kota yang selama ini telah melayani masyarakat.
BACA: Dishub Jatim Belum Naikkan Tarif Angkutan Meski Harga BBM Naik
"Memang ada aspek yang perlu dikaji yaitu aspek sosialnya karena ini yang berhimpitan dengan Trans Jatim Koridor 2," ujarnya.
Dishub Jatim Tampung Aspirasi Sopir Angkot
Dishub Jawa Timur memastikan seluruh masukan yang disampaikan dalam aksi maupun audiensi akan menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah memutuskan jadwal operasional koridor tersebut.
Citto menjelaskan, Dishub akan menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar pembahasan berjalan lebih komprehensif.
"Kami menerima masukan tersebut akan ada rapat lanjutan. Ini kan ada banyak aliansi, akademisi yang mendukung. Terus nanti YLKI, DPRD Komisi D dan DPRD Komisi C Kota juga kita undang. Pertemuannya cukup besar dan luas," katanya.
Sebagai salah satu solusi, Dishub Jatim menawarkan kesempatan kepada sopir angkot untuk bergabung dalam operasional Trans Jatim, baik sebagai pengemudi maupun tenaga pendukung. Langkah itu diharapkan dapat menjaga keberlangsungan mata pencaharian para sopir yang terdampak.
BACA: Gubernur Jatim dan Ning Ita Resmikan Bus Trans Jatim Koridor II
"Kita sudah tawarkan seperti itu. Yang dulunya kejar setoran Rp50 ribu sampai Rp100 ribu sehari, kalau ikut Trans Jatim itu gajinya tetap bisa Rp4 juta lebih per bulan. Ada penumpang atau enggak ada penumpang gajinya tetap," ujar Citto.
Belum Semua Sopir Menerima Solusi
Meski demikian, Citto mengakui sebagian peserta audiensi belum menerima tawaran tersebut. Karena itu, Dishub Jatim akan terus membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
"Kami akan terus berdiskusi agar operasional Trans Jatim tetap bisa berjalan, tetapi dampak sosial terhadap sopir angkutan yang sudah ada juga dapat diselesaikan dengan baik," katanya.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang paling banyak dipersoalkan sopir angkot berada di ruas Terminal Arjosari–Terminal Hamid Rusdi. Trayek tersebut dinilai beririsan langsung dengan jalur yang akan dilayani Trans Jatim Koridor 2.
Dishub Jatim sebenarnya telah menawarkan sejumlah alternatif, seperti pembatasan titik pemberhentian (halte) maupun pengalihan sebagian rute melalui jalan tol. Namun, usulan tersebut belum memperoleh kesepakatan dari seluruh pihak.
Akibat masih adanya perbedaan pandangan, jadwal operasional Trans Jatim Koridor 2 yang semula ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026 berpotensi mengalami penyesuaian.
"Rencananya sebenarnya Oktober, tetapi karena banyak kendala mungkin saja nanti perlu diskusi. Kalau nanti lewat Oktober mungkin bisa di bulan selanjutnya. Pada intinya harus clear dulu untuk dampak sosialnya," kata Citto.
Trans Jatim Koridor 2 direncanakan melayani rute Terminal Hamid Rusdi–Terminal Talangagung dengan total 15 armada bus. Sebanyak delapan armada akan melayani wilayah Kota Malang, termasuk satu unit cadangan, sedangkan tujuh armada lainnya beroperasi di wilayah Kabupaten Malang.
