JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar mengingatkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar waspada radikalisme.

Menurutnya, pemprov harus lebih peka terhadap penyebaran radikalisme. Terlebih di dalam lingkungan Pemprov Jawa Timur. "Waspada radikalisme itu harus diawali dari Pemprov. Kalau tidak, bagaimana dengan lembaga di bawahnya," ujar Marzuki usai menggelar silaturahmi yang berlangsung tertutup di salah satu rumah makan di Surabaya, Selasa 23 Juli 2019.

Para kiai, lanjut Marzuki meminta Khofifah lebih berhati-hati dalam memgangkat pejabat. Tidak hanya yang ada di struktur pemerintahan, tetapi juga tingkatan lain seperti kepala sekolah, serta pejabat ditempatkan di kantor perwakilan.

BACA JUGA: Delapan Kampus Disusupi kelompok Islam Benih Radikalisme

"’Ibu dapat amanah, lho. Kalau sampai enggak amanah, ngawur saja milih pejabat, kalau nanti sampai ambruk, sampeyan ikut dosa.' Kami ingatkan itu kepada Bu Gubernur," kata pengasuh Ponpes Sabiilul Rosyad, Kota Malang itu.

Marzuki mengaku mendapati beberapa penjabat yang teduga terpapar radikalisme di lingkungan Pemprov Jatim. Hanya saja ia enggan menyebut rinci di mana saja temuan adanya dugaan tersebut. "Kalau kami enggak tahu enggak mungkin usul. Kami usul, karena kami tahu. Fulan (orang tertentu, Red) ada di dinas itu, fulan ada di rumah sakit mana. Kami tahu," tuturnya.

Ditemui usai pertemuan dengan para kiai NU, Khofifah mengakui bahwa menghilangkan intoleransi dan radikalisme di Jawa Timur sangat sulit. Upaya yang dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat adalah mereduksinya.

BACA JUGA: Polda Jatim Amankan Polwan yang Diduga Beraliran Radikal

"Mereduksi intoleransi dan radikalisme di Jawa Timur dalam sebuah mekanisme yang harmoni. Itu yang paling dominan dalam perbincangan tadi," kata Khofifah.

Upaya yang paling dapat dilakukan yakni melalui pendidikan di pesantren. Menurut gubernur kelahiran Surabaya itu, pesantren selama ini terbukti memagari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara signifikan.