JATIMNET.COM, Surabaya - Pulau Madura yang mempunyai empat wilayah Kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep dengan penduduk kurang lebih 4 juta jiwa, kondisinya sangat memprihatinkan dalam hal kesejahteraan guru.

Sebab, pengajar sekolah swasta di pulau garam tersebut, mulai dari tingkat MI hingga MA atau setingkat SMA/SMK gajinya sangat minim. Bahkan, berdasarkan SK Sukwan (sukarelawan) gajinya tidak sampai satu juta. Padahal, guru sangat berperan dalam mencerdaskan anak bangsa.

"Guru yang ada mulai tingkat MI hingga MA atau SMA dan SMK, mereka digaji berdasarkan SK Sukwan mulai dari Rp 300 ribu, Rp 500 ribu paling tinggi Rp 800-900 ribu," kata anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi, saat dalam serap aspirasi di Desa Pakandangan, Kecamatan Belutoh, Kabupaten Sumenep, Rabu 3 Maret 2021.

Baca Juga: Mendikbud Nadiem: 50 Persen dari Dana BOS Bisa untuk Gaji Guru Honorer

Berbeda lagi dengan SK Gubernur, lanjut Mathur, kesejahteraannya guru SMA/SMK masih lumayan baik. Gaji awal Rp 900 ribu, pada APBD Jatim 2021 naik menjadi Rp 1,2 juta. Hal yang menjadi perbedaan itulah kini dipikirkan para legislatif, agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

Menurut politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB) ini, kesejahteraan guru di pedalaman terutama sekolah swasta butuh perhatian dan kolaborasi antara empat pemerintah kabupaten di Madura dengan Pemprov Jatim.

"Kenapa dengan orang yang mengorbankan waktunya untuk mendidik anak bangsa kenapa tidak diopeni (diperhatikan), ini sesuatu cara berpikir yang salah," ujar anggota  Komisi E DPRD Jatim.

Bahkan, alokasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dianggarkan Pemprov Jatim juga masih jauh harapan kalangan penyelenggara pendidikan. Alokasi per tahun hanya dianggarkan Rp 2,3-2,5 juta tiap murid. Padahal idealnya per tahun Rp 3,5 juta per murid.