JATIMNET.COM, Sampang – Pembangunan ruang kelas baru (RKB) di PAUD Hidayah Arrum, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, yang tak kunjung rampung menuai sorotan dari aktivis Jaringan Kawal Pembangunan Jawa Timur.

Koordinator Jaringan Kawal Pembangunan Jatim, Halil Abdillah, mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pendidikan (Disdik) agar tidak lepas tangan terhadap persoalan tersebut. Ia menegaskan, meskipun proyek itu disebut bukan berasal dari Disdik, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mencarikan solusi.

"Disdik tetap harus mecari solusi, karena ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di Sampang," kata Halil Abdillah, Kamis, 26 Maret 2026.

BACA: Proyek Pembangunan PAUD Hidayah Arrum Sampang Mangkrak

Ia menilai, terhentinya pembangunan ruang kelas tidak hanya berdampak pada lembaga pendidikan, tetapi juga merugikan masyarakat. Fasilitas yang seharusnya menunjang kegiatan belajar mengajar kini tidak bisa dimanfaatkan.

"Banyak cara yang bisa dilakukan Pemkab untuk masalah ini. Misalnya, dengan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Informal Dinas Pendidikan Sampang, Dewi Trisna, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengelola lembaga. Ia memastikan pemerintah daerah akan berupaya mencari sumber pendanaan untuk melanjutkan pembangunan.

"Untuk kepentingan mutu pendidikan tentu kami tetap mengupayakan mencari anggaran, entah lewat jalan APBD, APBN, dan lain-lain," kata Dewi saat ditemui di ruang kerjanya.

BACA: Viral Mobil Dinas Pelat Sampang di Tol Saat Lebaran, Pemkab Buka Suara

Dewi mengakui, kondisi PAUD Hidayah Arrum saat ini memang membutuhkan tambahan ruang kelas. Selama ini, proses belajar mengajar masih berlangsung di rumah milik ketua yayasan karena keterbatasan fasilitas.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan pengajuan bantuan melalui program revitalisasi ke pemerintah pusat. Namun, peluang realisasi dalam waktu dekat cukup terbatas karena alokasi anggaran tahun 2026 telah ditetapkan.

"Kami minta lembaga untuk bersabar karena prosesnya panjang dan tidak mudah. Tapi, kami tetep berkomitmen untuk mencari solusi," pungkasnya.