Logo

Kasus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Eks Direktur Utama Dilimpahkan ke Kejari

Kerugian negara ditaksir Rp10 Miliar, termasuk uang pakan yang diduga akibatkan satwa kelaparan
Reporter:,Editor:

Selasa, 17 November 2026 12:15 UTC

Kasus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Eks Direktur Utama Dilimpahkan ke Kejari

Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya, Choirul Anwar saat menjalani pemeriksaan tahap dua di Kejari Surabaya, Senin, 16 November 2026. Foto: Intelijen Kejari Surabaya.

JARIMNET.COM, Surabaya – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016-2024 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kini menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Tersangka dalam perkara tersebut adalah Choirul Anwar, mantan Direktur Utama PD Taman Satwa KBS. Pelimpahan tahap dua berlangsung di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Senin, 16 November 2026, setelah penyidik menyelesaikan berkas perkara dan menyatakannya lengkap secara formil maupun materiil.

Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, menjelaskan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan.

"Dalam tahap dua tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Surabaya menerima tersangka CA beserta sejumlah barang bukti dari penyidik Pidsus Kejati Jatim," kata Yogi saat dikonfirmasi, Selasa, 17 November 2026.

BACA: Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Pengelolaan Keuangan, Langsung Ditahan 

Dalam proses tersebut, jaksa menerima sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan KBS. Barang bukti itu meliputi delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon seluler, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil penyidikan, Choirul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangannya selama menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS pada 2016-2024. Penyidik menduga tersangka melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Perbuatan tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga sekitar Rp10 miliar.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga memerintahkan seorang saksi berinisial S yang menjabat Kepala Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.

BACA: Eks Dirut KBS Siapkan Praperadilan, Begini Respon Penyidik Kejati Jatim 

Tersangka juga diduga mengarahkan pembuatan dokumen administrasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kebun binatang.

Sejumlah pengeluaran itu tercatat sebagai pembelian pakan satwa, perbaikan kandang hewan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional KBS.

Namun, penyidik menduga dana perusahaan yang semestinya digunakan untuk kebutuhan operasional tersebut justru dialihkan untuk kepentingan pribadi Choirul Anwar.

Diduga, korupsi tersebut berdampak signifikan terhadap operasional Kebun Binatang Surabaya. Termasuk mengakibatkan banyak satwa yang tampak kelaparan atau kurus kering. Hal ini sempat viral dan menjadi keprihatinan masyarakat.

Atas dugaan perbuatannya, jaksa menyiapkan dua konstruksi dakwaan terhadap tersangka. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dakwaan kedua mengacu pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP.

BACA: Kejati Jatim Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan KBS 

Setelah menerima pelimpahan tahap dua, jaksa melakukan penahanan terhadap Choirul Anwar selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

"Penahanan dilakukan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan," ujar Yogi.

Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, Kejari Surabaya melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi ke tahap penuntutan. Jaksa selanjutnya mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan agar dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS dapat diperiksa dalam persidangan.