JATIMNET.COM, Sampang – Ikatan Mahasiswa Progresif Sampang (Impres) mendesak DPRD Kabupaten Sampang segera menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa (Raperda Pilkades).

Mereka meminta regulasi tersebut disahkan sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkades 2027.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah elemen masyarakat di Kantor DPRD Sampang, Kamis, 12 November 2026. Mereka juga meminta tidak ada penundaan pelaksanaan pilkades yang telah direncanakan berlangsung pada 2027.

Perwakilan Impres, Mahrus menegaskan DPRD harus menjalankan fungsi legislasi secara profesional dan independen.

Dia meminta pembahasan raperda tidak diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan eksekutif, terutama terkait persyaratan calon kepala desa.

Salah satu hal yang disoroti adalah kemungkinan pemberian kewenangan kepada Bupati Sampang Slamet Junaidi untuk menambahkan norma atau persyaratan baru melalui peraturan bupati (perbup).

Menurut Mahrus, aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif seperti yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pilkades sebelumnya.

"Kita punya sejarah. Ada kandidat calon kepala desa yang digugurkan secara administratif. Karena itu, jangan sampai Perda memberikan ruang bagi Bupati untuk menambahkan norma melalui Perbup yang berkaitan dengan calon kepala desa," katanya.

Selain menuntut pengesahan perda, Impres meminta DPRD bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang segera memberikan kepastian hukum dan jadwal pelaksanaan Pilkades 2027.

Mahrus menilai pembahasan atau pengalokasian anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD belum cukup menjamin pelaksanaan Pilkades. Sebab, kegiatan tersebut tetap membutuhkan landasan hukum yang jelas.

"Yang kami tunggu adalah kepastian hukumnya. Jangan sampai anggaran sudah dibicarakan, tetapi Perda sebagai dasar hukumnya belum jelas," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan perbedaan informasi di internal DPRD mengenai perkembangan pembahasan raperda. Sebelumnya, ada anggota dewan yang menyebut pembahasan belum dilakukan. Namun, informasi lain menyatakan proses harmonisasi telah berlangsung sebanyak tiga kali.

Impres turut meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memperjelas regulasi yang sedang dibahas. Mahrus menilai Raperda Pilkades dan Raperda tentang Pemerintahan Desa merupakan dua regulasi berbeda sehingga substansi pembahasannya perlu diperjelas.

"Masa rakyat yang harus menjelaskan kepada dewan bahwa Raperda Pilkades dan Raperda Pemerintahan Desa itu berbeda. Kami meminta Bapemperda memperjelas sebenarnya yang sedang dibahas itu apa," ungkapnya.

Terkait alasan pembahasan perda masih menunggu petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mahrus menilai penyusunan regulasi seharusnya tetap dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dia merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa.

Impres memberikan tenggat kepada DPRD agar perda tersebut diselesaikan paling lambat awal Januari 2027. Mereka juga meminta Bapemperda memberikan penjelasan terbuka dalam agenda pembahasan pada 17 November mendatang.

Mahrus mengancam akan menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.

"Kalau tanggal 17 ini DPRD tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami akan menjadikan Sampang seperti Pati," tegasnya.

Sementara itu, anggota Bapemperda DPRD Sampang, Alan Kaisan, mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan internal terkait penyusunan raperda tentang Pemerintahan Desa.

Regulasi tersebut nantinya mencakup sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pelaksanaan Pilkades.

Menurut Alan, penyusunan raperda telah melalui kajian naskah akademik dengan melibatkan pihak ketiga. Bapemperda juga telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan materi regulasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil koordinasi tersebut, Kemendagri menyampaikan bahwa pengaturan teknis pelaksanaan pilkades masih harus menunggu terbitnya Permendagri terbaru. Setelah aturan itu diterbitkan, materi raperda akan disesuaikan sebelum proses legislasi dilanjutkan.

Hal itu sesuai dengan hasil pertemuan DPRD dengan pejabat Kemendagri pada 15 Oktober 2026.

“Kemendagri menyampaikan bahwa regulasi teknis pelaksanaan pilkades harus menunggu permendagri baru. Insyaallah, akhir Oktober hingga pertengahan November Permendagri itu akan terbit. Tahun ini pasti, tidak mungkin molor sampai tahun depan," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.