JATIMNET.COM, JAKARTA – Hidayat Nur Wahid (HNW) akhirnya mengungkap alasan di balik pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan keputusan tersebut diambil secara sukarela untuk membuka ruang regenerasi kepemimpinan. Alasan yang diungkap membantah adanya intervensi maupun kaitan dengan isu politik yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hidayat menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR pada 31 Oktober 2026, sebelum keputusan tersebut diumumkan kepada publik pada Selasa, 10 November 2026. 

Setelah melalui pembahasan pimpinan MPR, pengunduran dirinya diterima dan PKS menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai calon pengganti, sementara Hidayat mendapat penugasan memperkuat diplomasi parlemen melalui DPR RI.

Hidayat menegaskan keputusan tersebut bukan akibat tekanan politik ataupun permintaan pihak tertentu. Ia menyebut pengunduran diri sudah direncanakan bersama jajaran PKS sebagai bagian dari pergantian kepemimpinan di lembaga negara.

“Enggak ada paksaan. Enggak ada intervensi,” tegas Hidayat Nur Wahid ketika memberikan keterangan kepada Republika di Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

Penegasan itu disampaikan setelah muncul spekulasi yang menghubungkan pengunduran dirinya dengan perkembangan politik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hidayat membantah hubungan tersebut dan meminta agar keputusan pribadinya tidak dikaitkan dengan persoalan politik lain.

“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026. 

Menurut Hidayat, alasan utama pengunduran dirinya adalah kebutuhan regenerasi kepemimpinan MPR. Ia menilai PKS memiliki kader lain yang dapat memperoleh kesempatan memimpin lembaga negara setelah dirinya cukup lama mengemban tanggung jawab tersebut.

“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya,” ujar Hidayat ketika menjelaskan keputusan pengunduran dirinya di Jakarta. .

Keinginan melepas jabatan pimpinan MPR sebenarnya telah muncul sejak periode 2019–2024. Saat itu, Hidayat meminta agar partai tidak kembali menempatkannya sebagai pimpinan MPR, tetapi PKS tetap memberikan kepercayaan kepadanya.

Permintaan serupa kembali disampaikan pada 2024. Namun, partai kembali menugaskannya menduduki jabatan Wakil Ketua MPR sehingga keinginan melakukan pergantian kepemimpinan baru dapat diwujudkan pada November 2026.

Hidayat menjelaskan surat pengunduran dirinya mulai dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Karena pengunduran diri secara sukarela dari jabatan pimpinan MPR dinilai sebagai persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pimpinan lembaga memerlukan kajian lebih lanjut.

“Karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif,” jelas Hidayat.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam rapat pimpinan MPR pada 10 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa lembaganya telah menerima surat pengunduran diri Hidayat dan akan memproses pergantian jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

“Rapat pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” kata Ahmad Muzani melalui akun media sosial resminya seusai rapat pimpinan MPR, Selasa, 10 November 2026. 

Muzani juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR. Proses selanjutnya mencakup pengajuan calon pengganti oleh partai dan penyelesaian mekanisme kelembagaan sebelum pergantian dinyatakan resmi.

PKS telah menetapkan Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti Hidayat. Sohibul yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI disiapkan melanjutkan keterwakilan PKS dalam jajaran pimpinan MPR.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid membenarkan keputusan tersebut. Ia menyatakan penunjukan Sohibul merupakan bagian dari penataan tugas kader partai di lembaga legislatif.

“Insyaallah Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW sebagai pimpinan MPR RI,” ujar Muhammad Kholid dalam keterangannya di Jakarta.

Hidayat menyebut pelantikan Sohibul Iman dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November 2026. Dengan demikian, hingga Rabu , proses pergantian masih berada pada tahap penyelesaian administrasi dan mekanisme kelembagaan MPR.

Meski meninggalkan jabatan Wakil Ketua MPR, Hidayat tidak keluar dari lembaga tersebut. Ia tetap berstatus anggota MPR karena masih menjalankan mandat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

Dalam penugasan berikutnya, PKS mengarahkan Hidayat menjadi Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Penugasan tersebut difokuskan pada perluasan hubungan parlemen Indonesia dengan berbagai negara, termasuk penguatan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina.

“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia,” kata Muhammad Kholid dalam keterangan tertulis di Jakarta.

BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR yang menangani hubungan internasional antarparlemen. Melalui lembaga tersebut, kerja sama dapat dikembangkan dalam bentuk dialog bilateral, forum multilateral, serta pembahasan isu perdamaian, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.

PKS berharap pengalaman Hidayat dalam politik nasional dan hubungan internasional dapat memperluas dukungan terhadap Palestina. Sasaran diplomasi mencakup perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan hukum internasional, dan penguatan dukungan terhadap negara Palestina yang merdeka.

Pengunduran diri Hidayat sekaligus membuka kesempatan pergantian kepemimpinan PKS di MPR tanpa mengakhiri keterlibatannya dalam parlemen. Setelah dua periode menjabat Wakil Ketua MPR, ia kini bersiap menjalankan tugas diplomasi, sementara Sohibul Iman dijadwalkan mengambil alih posisi pimpinan melalui proses resmi.

Dengan penjelasan terbaru tersebut, Hidayat menegaskan bahwa pergantian jabatan dilakukan atas dasar regenerasi dan pembagian tugas politik. Perhatian berikutnya tertuju pada pelantikan Sohibul Iman serta pelaksanaan mandat diplomasi internasional yang akan diemban Hidayat melalui DPR RI.