JATIMNET.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa siang, 10 November 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas sejumlah perkembangan politik, termasuk polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa, 10 November 2026.

Prasetyo menjelaskan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut menyangkut niatan Gibran untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika yang berkembang akibat putusan MA dan MK.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," papar politikus Partai Gerindra ini.

Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat.

Beberapa jam sebelumnya, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi sepakat untuk mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Dorongan itu berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024, tidak sah.

Putusan MA tersebut juga berkaitan dengan putusan MK sebelumnya. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan Gibran yang setara dengan pendidikan SMA di Singapura maupun Australia.

Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyikapi sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden. Dugaan pelanggaran itu mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela.

Selain itu, hak menyatakan pendapat juga dapat digunakan apabila presiden atau wakil presiden diduga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Sementara itu, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya. Ia menilai riwayat pendidikannya hingga jenjang sarjana menjadi bukti bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu, 7 Oktober 2026.

Gibran tercatat pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, sebuah sekolah menengah negeri yang berlokasi di 10 Yishun Street 81, kawasan Yishun, Singapura. Berdasarkan data riwayat pendidikan yang tercantum dalam informasi KPU, Gibran bersekolah di institusi tersebut pada 2002 hingga 2004, setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.