Logo

Eks Kadis ESDM Jatim Nur Kholis Akui Perintahkan Pemerasan, Baru Kembalikan Rp615 Juta

Reporter:,Editor:

Selasa, 17 November 2026 08:15 UTC

Eks Kadis ESDM Jatim Nur Kholis Akui Perintahkan Pemerasan, Baru Kembalikan Rp615 Juta

Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga mantan Kepala Dinas ESDM, Nur Kholis saat digelandang ke Rutan Kelas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim, Senin, 16 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet

JATIMNET.COM, Surabaya – Penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap pemohon izin pertambangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengungkap dugaan peran mantan kepala dinas bernama Nur Kholis. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menyebut Nur Kholis diduga memerintahkan praktik pemerasan tersebut.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, dugaan perintah itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurut Punia, Nur Kholis bahkan telah mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Dia mengakui. Dari fakta BAP, dia memerintahkan," tutur Punia, Selasa, 17 November 2026.

BACA: Kejati Jatim Ungkap Pemerasan Izin Tambang, Tujuh Pemohon Diduga Setor Rp1,105 Miliar 

Selain Nur Kholis, penyidik juga mengungkap keterlibatan dua kepala bidang dalam perkara tersebut. Keduanya yakni Ertika Dinawati (Kabid Geologi dan Air Tanah) dan Oni Setiawan (Eks Kabid Pertambangan). 

Kedua pejabat tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam perkembangannya, Oni Setiawan telah meninggal dunia sehingga kasusnya dinyatakan gugur.

Dalam perkembangan penyidikan, Nur Kholis juga telah mengembalikan uang sekitar Rp615 juta kepada penyidik. Pengembalian uang tersebut menjadi salah satu perkembangan yang diungkap Kejati Jatim dalam penanganan perkara ini.

Meski demikian, penyidik belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain. Kejati Jatim masih menelusuri fakta-fakta baru untuk mengungkap kemungkinan pihak lain yang turut berperan dalam praktik tersebut.

BACA: Kejati Jatim Tetapkan Kepala DLH sebagai Tersangka Korupsi Dinas ESDM 

"Untuk saat ini belum ada. Nanti kita kembangkan kalau ada fakta-fakta baru ke pejabat lain," kata Punia.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap tujuh pemohon izin pertambangan yang proses perizinannya diduga sengaja dihambat meskipun persyaratan administrasi telah lengkap.

Kejati Jatim mengungkap total uang yang diduga diserahkan para pemohon mencapai Rp1,105 miliar. Penyidik masih mendalami rincian pemberian uang tersebut sekaligus menelusuri kemungkinan aliran dana kepada pihak-pihak lain.